SAMARINDA - Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 dipastikan berdampak signifikan terhadap keuangan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran nasional tersebut membuat penerimaan TKD Kota Samarinda turun hampir separuh dari total sebelumnya, sehingga pemerintah kota menyiapkan langkah mitigasi agar pelayanan publik tidak terganggu.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Samarinda akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan pajak maupun retribusi. Fokus diarahkan pada peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) serta optimalisasi aset milik pemerintah kota.
“Perumdam Tirta Kencana dan Varia Niaga akan kami dorong agar memberikan kontribusi lebih besar. Selain itu, banyak tanah pemerintah kota yang belum produktif, ke depan akan dikelola melalui Samarinda Investment Center bekerja sama dengan dunia usaha,” jelasnya.
Pemkot memastikan bahwa langkah mitigasi yang diambil tidak akan mengurangi tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), namun lebih memprioritaskan pemangkasan pada belanja modal yang kurang mendesak.
Fokus Pemangkasan Belanja Modal dan Target Perbaikan 2027
Meski menghadapi tekanan fiskal, Andi Harun memastikan tidak akan ada pengurangan gaji atau tunjangan pegawai. Penyesuaian justru akan dilakukan pada belanja modal, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Tapi kami optimistis pada 2027 Samarinda akan membaik,” ucapnya.
Selain efisiensi dan inovasi PAD, Pemkot Samarinda juga akan melakukan perhitungan ulang Dana Alokasi Umum (DAU) serta bagi hasil dengan pemerintah provinsi, termasuk potensi pendapatan dari jalur pipa gas yang melintasi Samarinda.
“Selama ini kita hanya menerima hasil perhitungan pihak lain. Ke depan, kami akan menghitung sendiri dengan data otentik agar penerimaan Samarinda lebih adil dan sesuai porsi,” pungkas Andi Harun. (*)
Editor : Indra Zakaria