SAMARINDA – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame di Kota Samarinda mencatatkan penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda menunjukkan kemerosotan tajam, di mana realisasi pajak reklame yang mencapai Rp8,1 miliar pada 2023, menyusut menjadi Rp5,4 miliar pada 2024, dan turun drastis hingga menyentuh angka Rp2,3 miliar pada akhir 2025.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Bapenda Samarinda, Cahya Ernawan, menegaskan bahwa tren penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan sengaja yang diambil oleh Pemerintah Kota. Menurutnya, orientasi kebijakan di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun telah bergeser. Saat ini, fokus utama pemerintah bukan lagi sekadar mengejar pundi-pundi pendapatan, melainkan lebih mengutamakan kesesuaian tata ruang, estetika visual, serta kelestarian lingkungan hidup di Kota Tepian.
Kebijakan ini diperkuat dengan landasan hukum Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame. Cahya menjelaskan bahwa Wali Kota menaruh perhatian sangat serius terhadap keindahan wajah kota. Implikasinya, jika ditemukan titik reklame yang dinilai merusak pemandangan atau tidak selaras dengan tata ruang, maka pembongkaran akan tetap dilakukan meskipun langkah tersebut secara langsung akan mengurangi pemasukan kas daerah.
Di samping fokus pada penataan, Bapenda juga menghadapi tantangan terkait tingkat kepatuhan wajib pajak. Hingga saat ini, tercatat masih ada piutang pajak reklame tahun 2025 sebesar Rp2,3 miliar yang belum terbayar. Cahya mengimbau para pengusaha reklame untuk segera melunasi tunggakan tersebut guna mendukung kelancaran pembangunan daerah. Ia juga menyoroti adanya perubahan pola perizinan yang kini mewajibkan izin terbit terlebih dahulu sebelum tayang, sebagai upaya memberantas reklame ilegal yang kerap muncul tanpa izin resmi.
Sistem baru ini diharapkan dapat menertibkan semrawutnya papan iklan di sepanjang jalan protokol Samarinda. Pemerintah Kota berkomitmen bahwa tidak boleh ada reklame yang tayang tanpa mengantongi izin, demi menjamin kota tetap rapi dan tertata. Meskipun harus mengorbankan nilai pendapatan yang signifikan, Pemkot Samarinda meyakini bahwa lingkungan kota yang lebih manusiawi dan estetik memiliki nilai yang jauh lebih tinggi bagi kenyamanan seluruh warga. (*)
Editor : Indra Zakaria