SAMARINDA – Kontras tajam terjadi antara semangat penghematan di level pusat dengan realita di daerah. Di saat Presiden Prabowo Subianto memilih menggunakan mobil dinas produksi dalam negeri (Maung Garuda) yang ditaksir seharga Rp1 miliar demi mendukung industri domestik dan efisiensi, Sekretariat DPRD Kalimantan Timur justru melangkah ke arah sebaliknya.
Pihak Sekretariat DPRD Kaltim terungkap melakukan pengadaan mobil dinas baru untuk sang Ketua, Hasanuddin Mas’ud, dengan harga yang fantastis: Rp3,099 miliar. Nilai ini tiga kali lipat lebih mahal dari estimasi harga kendaraan operasional orang nomor satu di republik ini.
Berdasarkan data dari laman sirup.lkpp.go.id, pengadaan ini masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu mencapai Rp3,62 miliar. Paket tersebut tercatat sebagai Belanja Modal Alat Angkutan Kendaraan Dinas Bermotor Darat. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa unit yang telah dibeli pada Oktober 2025 adalah Toyota Land Cruiser 250 Prado 2.7 VX. Mobil mewah produksi Jepang ini ditebus dengan harga Rp3,099 miliar (termasuk PPN 12%) melalui penyedia CV Kana Surya Lestari.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Biro Umum Sekretariat DPRD Kaltim, Hardiyanto, belum memberikan tanggapan terkait urgensi pembelian kendaraan mewah tersebut di tengah instruksi efisiensi anggaran negara.
Sorotan Tajam: Matinya Fungsi Pengawasan
Langkah ini memicu kritik pedas dari akademisi. Pengamat Hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai hal ini sebagai bukti nyata kegagalan fungsi check and balance di Kalimantan Timur. Kritik ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menyentuh angka Rp8,49 miliar. Herdiansyah menyoroti adanya kaitan erat antara eksekutif dan legislatif yang menghambat fungsi kontrol.
"Seharusnya kita punya check and balance system di DPRD, tetapi sayang sekali DPRD sendiri tidak berfungsi. Bukan hanya Gubernur yang diberi porsi mobil dinas Rp8,5 miliar, tetapi Ketua DPRD juga serupa," ujar Herdiansyah.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Castro ini mensinyalir bahwa hubungan kekeluargaan antara Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim menjadi akar persoalan. "Problemnya ada irisan mendalam dalam konteks politik dinasti. Satu Gubernur, satu Ketua DPRD, yang kebetulan bersaudara. Inilah masalah dasar di mana sistem kontrol tidak bekerja sama sekali. Tidak ada yang bisa mengawasi," tegasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria