SAMARINDA – Menjelang aksi demonstrasi besar-besaran yang dijadwalkan pada Selasa (21/4/2026), eskalasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji terus meningkat. Hal ini terlihat dari menjamurnya posko-posko koordinasi di sejumlah titik strategis Kota Samarinda.
Beberapa posko terpantau berdiri di Jalan M. Yamin, Jalan Milono, hingga area di samping Kantor Gubernur Kaltim. Posko-posko ini berfungsi sebagai pusat kendali massa sekaligus tempat penyaluran logistik yang terus mengalir dari berbagai daerah. Dukungan terhadap rencana aksi ini tidak hanya datang dari warga Samarinda, tetapi juga meluas hingga Balikpapan dan Tenggarong. Bantuan yang diberikan beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga donasi dana segar.
"Bentuknya beragam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, hingga uang tunai," ujar Koordinator Lapangan Aksi 21 April, Erly Sopiansyah.
Erly mengungkapkan bahwa stok logistik, khususnya air minum, sudah melimpah dan diperkirakan cukup untuk menyokong lebih dari 1.000 peserta. Selain bantuan fisik, penggalangan dana melalui metode digital juga menunjukkan angka yang signifikan. "Donasi melalui metode pembayaran QRIS saja telah mencapai lebih dari Rp20 juta dan diperkirakan akan terus meningkat," tambahnya.
Tiga Tuntutan Utama Massa
Gerakan ini tidak muncul tanpa alasan. Erly menjelaskan bahwa massa aksi membawa tiga poin tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemprov dan DPRD Kaltim:
Evaluasi Anggaran: Mendesak peninjauan ulang terhadap pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.
Pemberantasan KKN: Mendesak penghentian segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan.
Independensi Pengawasan: Meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan independen tanpa pengaruh relasi keluarga.
Terkait poin ketiga, publik menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang saat ini dijabat oleh saudara kandung gubernur. "Jangan sampai relasi keluarga memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional," tegas Erly. (*)
Editor : Indra Zakaria