PROKAL.CO, SAMARINDA - Polda Kalimantan Timur (Kaltim) menyiapkan pengamanan untuk aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (21/4/2026) di Kota Samarinda. Sebanyak 1.700 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan kondusif.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaan aksi tetap memperhatikan ketertiban dan hak pihak lain. “Kami menghormati masyarakat untuk menyampaikan aspirasi karena dilindungi undang-undang. Tetapi tentu ada kewajiban untuk menjaga situasi keamanan dan menghormati hak orang lain, sehingga informasi yang disampaikan bisa sampai dengan baik,” ujar Endar.
Ia menambahkan, pengamanan akan mengedepankan pendekatan humanis dengan langkah preventif dan preemtif. Tindakan represif, kata dia, hanya akan dilakukan jika terdapat pelanggaran hukum atau gangguan ketertiban umum.
“Sepanjang tidak ada tindakan yang mengganggu ketertiban umum atau pidana, kami tidak akan melakukan upaya represif,” tegasnya. Endar juga mengimbau para penanggung jawab aksi untuk terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna mengantisipasi potensi gangguan, termasuk kemungkinan adanya pihak yang menunggangi aksi.
“Jangan sampai ada pihak lain yang memanfaatkan kegiatan penyampaian aspirasi ini,” katanya. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima kepolisian, aksi akan digelar di dua titik, yakni Kantor DPRD Kaltim pada pukul 10.00 WITA, kemudian dilanjutkan ke Kantor Gubernur Kaltim. Pengamanan turut melibatkan TNI, Satpol PP, dan tim kesehatan.
Polisi juga mendorong agar massa aksi menunjuk perwakilan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak yang dituju. “Kami akan memfasilitasi penyampaian aspirasi, namun tentu harus melalui perwakilan dengan materi yang jelas,” jelas Endar.
Sementara itu, menjelang pelaksanaan aksi, eskalasi pergerakan massa di Samarinda terus meningkat. Sejumlah posko koordinasi mulai bermunculan di berbagai titik strategis kota.
Posko-posko tersebut terpantau berdiri di Jalan M. Yamin, Jalan Milono, hingga kawasan sekitar Kantor Gubernur Kaltim. Posko ini difungsikan sebagai pusat koordinasi sekaligus distribusi logistik bagi peserta aksi.
Koordinator Lapangan Aksi 21 April, Erly Sopiansyah, mengatakan dukungan terhadap aksi tidak hanya datang dari warga Samarinda, tetapi juga dari daerah lain seperti Balikpapan dan Tenggarong. “Bentuk bantuan beragam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus hingga uang tunai,” ujarnya.
Menurut Erly, stok logistik, khususnya air minum, telah mencukupi untuk mendukung lebih dari 1.000 peserta aksi. Selain itu, penggalangan dana melalui metode digital juga menunjukkan hasil signifikan. “Donasi melalui QRIS sudah mencapai lebih dari Rp20 juta dan kemungkinan masih akan bertambah,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, evaluasi anggaran terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar. Kedua, mendesak pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan. Ketiga, menuntut DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara independen tanpa intervensi relasi keluarga.
Terkait tuntutan terakhir, Erly menyoroti posisi Ketua DPRD Kaltim yang memiliki hubungan keluarga dengan Gubernur Kaltim. “Jangan sampai relasi keluarga memengaruhi kinerja pengawasan dewan secara profesional,” tegasnya. Aksi ini diperkirakan akan menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Samarinda dalam beberapa waktu terakhir, dengan konsentrasi massa di dua titik utama pemerintahan daerah. (*)
Editor : Indra Zakaria