SAMARINDA — Proyek pembangunan pabrik program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Paser yang digadang-gadang menjadi tonggak kesejahteraan masyarakat kini justru menyisakan pilu bagi para pelaku usaha lokal. Alih-alih meraup untung dari program strategis nasional tersebut, sejumlah subkontraktor dan penyedia material lokal kini harus gigit jari setelah hak pembayaran mereka dengan nilai fantastis mencapai lebih dari Rp3,5 miliar tak kunjung dilunasi oleh pihak kontraktor pelaksana.
Merasa habis kesabaran dan tidak mendapatkan kepastian yang jelas di tingkat daerah, perwakilan pengusaha lokal akhirnya nekat mengadukan nasib mereka langsung ke pusat pemerintahan provinsi. Maskur, salah satu subkontraktor yang terdampak, mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda guna menyerahkan surat resmi dan meminta perhatian khusus dari jajaran pemerintah provinsi. Langkah berani ini diambil setelah semua jalur komunikasi privat tersumbat, termasuk pesan digital kepada tim proyek yang diabaikan total sejak akhir bulan lalu.
Sebagai pemilik toko material di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Maskur awalnya bangga bisa berkontribusi menyuplai berbagai kebutuhan fisik untuk pembangunan pabrik Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut. Namun, kebanggaan itu berubah menjadi keresahan setelah pihak pemegang proyek mulai seret melakukan pembayaran. Ironisnya, kondisi pelik ini tidak hanya menimpa dirinya sendiri, melainkan menyandera banyak pengusaha daerah lainnya yang modal usahanya kini berputar macet.
Benang kusut proyek ini semakin terurai setelah diketahui ada dua kontraktor utama yang menangani pengerjaan di lapangan. Salah satu kontraktor bahkan dikabarkan telah menghilang bak ditelan bumi dan meninggalkan proyek begitu saja tanpa menuntaskan kewajiban finansialnya kepada para mitra lokal. Sementara itu, satu kontraktor lainnya yang tersisa hanya sesekali memberikan respons tanpa ada tindakan konkret untuk melunasi utang-utang yang menumpuk.
Dampak dari macetnya aliran dana ini mendarat telak pada napas dapur para pelaku usaha daerah yang sebagian besar bergerak dengan modal pas-pasan. Maskur, yang secara pribadi mengalami kerugian hingga Rp300 juta, kini memegang kuasa dari rekan-rekan sesama subkontraktor untuk memperjuangkan total piutang yang menyentuh angka Rp3.503.777.000. Baginya, angka miliaran rupiah tersebut adalah taruhan hidup dan mati bagi keberlangsungan bisnis skala kecil menengah di daerah.
Di tengah situasi yang serbapasif, para korban kini menaruh harapan besar pada tangan dingin Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk bertindak sebagai mediator yang tegas. Mereka hanya menuntut hak mendasar yang sederhana, yakni pembayaran atas keringat dan material yang sudah tertanam pada bangunan pabrik. Para pengusaha lokal ini pun tidak memungkiri rasa cemas mereka yang mendalam setelah melihat maraknya pemberitaan serupa di berbagai daerah yang berujung pada meja hijau. Jika ketukan pintu di Kantor Gubernur Kaltim ini tidak membuahkan kepastian, para subkontraktor menegaskan siap membawa jeritan mereka lebih jauh hingga ke tingkat pemerintah pusat. (*)
Editor : Indra Zakaria