PROKAL.CO, SAMARINDA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda mulai melakukan transformasi digital dalam pengelolaan persampahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pengangkutan sampah di Kota Tepian.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kota Samarinda, Muhammad Taufiq Fajar, mengatakan saat ini pemerintah kota tengah menyiapkan sistem digital persampahan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Samarinda.
"Memang dalam beberapa waktu ke depan Pemerintah Kota Samarinda memiliki program untuk mendigitalisasi metode persampahan di Kota Samarinda. Jadi kita sedang berproses dan bertransformasi, baik secara operasional maupun digital," ungkapnya.
Sembari menunggu sistem digital milik pemerintah rampung, DLH menggandeng pihak ketiga untuk kebutuhan jangka pendek, khususnya dalam memantau pergerakan armada pengangkut sampah.
Beberapa perangkat teknologi yang digunakan antara lain GPS tracker, sensor bahan bakar minyak (BBM), hingga kartu Radio Frequency Identification (RFID) untuk pengisian BBM.
"Pengisian BBM yang sebelumnya menggunakan uang tunai kini diubah menggunakan kartu RFID. Ini untuk memudahkan monitoring efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas persampahan," katanya.
Ia menjelaskan, penerapan teknologi tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Sepanjang Januari hingga April 2026, DLH berhasil menekan konsumsi BBM hingga 8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Padahal, jumlah armada pengangkut sampah justru bertambah dari 61 unit menjadi 71 unit pada tahun ini.
"Secara volume liter, penggunaan BBM berhasil diefisienkan sekitar 8 persen meskipun ada penambahan 10 unit truk dibanding tahun lalu," ungkapnya.
Saat ini, perangkat digital baru dipasang pada 30 armada atau kurang dari 50 persen dari total 71 truk yang dimiliki DLH.
Taufiq meyakini tingkat efisiensi akan semakin besar apabila seluruh armada nantinya telah terintegrasi dengan sistem digital.
"Kalau transformasi digital ini sudah berjalan 100 persen, tentu efisiensi penggunaan BBM dan operasional lainnya akan jauh lebih besar," jelasnya.
Untuk sementara, pemasangan perangkat pada 30 armada tersebut akan dipertahankan hingga akhir 2026. Sementara pengembangan sistem digital mandiri milik Pemkot Samarinda masih terus dipersiapkan bersama Diskominfo.
DLH menargetkan ke depan dapat memiliki sistem pemantauan sendiri yang dirancang sesuai kebutuhan pelayanan persampahan di Samarinda.
"Kalau perangkat milik pemerintah sudah siap, kemungkinan kami akan beralih menggunakan sistem sendiri. Saat ini kami juga sudah membentuk tim bersama Diskominfo untuk mempersiapkan aplikasi tersebut," tuturnya.
Selain memantau pergerakan armada, sistem digital yang tengah disiapkan juga diharapkan mampu memberikan informasi lebih rinci, seperti kondisi tempat penampungan sementara (TPS), tingkat kepenuhan kontainer sampah, hingga pengaturan rute armada secara lebih optimal.
Menurut Taufiq, fitur-fitur tersebut belum tersedia pada sistem yang saat ini digunakan karena masih menggunakan layanan pihak ketiga yang umumnya diperuntukkan bagi perusahaan pertambangan.
"Kalau nanti sistem dibuat khusus untuk DLH, tentu spesifikasinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan persampahan di Samarinda," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria