SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk mensegerakan pencairan Bantuan Keuangan (Bankeu). Pasalnya, meski telah memasuki bulan Agustus 2026 dan sejumlah proyek fisik di lapangan sudah berjalan, dana Bankeu—termasuk Uang Muka (DP) sebesar 30 persen—tak kunjung ditransfer.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa kepastian kucuran dana provinsi ini merupakan napas utama dalam menjaga kelancaran pembangunan sekolah, jalan, hingga infrastruktur drainase di daerah.
"Kegiatan fisiknya sudah terlaksana. Artinya, seharusnya minimal uang muka pekerjaan sudah bisa keluar. Kekhawatirannya sekarang kita sudah masuk bulan Agustus. Kalau realisasi keuangannya terlambat, realisasi fisiknya juga akan ikut terpengaruh," tegas Andi Harun usai menghadiri pertemuan bersama Gubernur Kaltim dan kepala daerah se-Kaltim, Senin (3/8/2026).
Menurut Andi Harun, ruang gerak pengerjaan proyek di sisa akhir tahun anggaran kian menyempit. Selain terikat durasi waktu, para kontraktor dan penyedia jasa harus berhadapan dengan tantangan cuaca yang tak menentu serta dinamika ketersediaan material. Pencairan dana yang cepat akan memberi kepastian modal bagi penyedia jasa untuk menyokong stok barang dan tenaga kerja.
"Kalau dana cepat masuk, penyedia jasa bisa menyiapkan material, melakukan stok barang, dan mempersiapkan semua kebutuhan pekerjaan. Itu akan mempercepat penyelesaian proyek," jelasnya. Menariknya, keluhan ini ternyata bukan hanya dialami Samarinda. Dalam forum koordinasi tersebut, seluruh (10) kabupaten dan kota di Kaltim menyuarakan persoalan yang sama terkait tersendatnya proses administrasi transfer dana Bankeu dari BPKAD Provinsi.
Menanggapi aduan serentak dari para kepala daerah, Gubernur Kaltim langsung memberikan instruksi tegas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi untuk segera memproses pencairan mulai pekan ini.
Meski menyuarakan kekhawatiran, Andi Harun memastikan hingga saat ini belum ada proyek pembangunan di Samarinda yang terhenti atau mangkrak. Langkah yang ia ambil murni bentuk peringatan dini (early warning) agar pengerjaan fisik di lapangan tidak menjadi korban di kemudian hari.
Ia juga menekankan bahwa hambatan ini sejatinya hanya masalah mekanisme alur laporan dan kehati-hatian administrasi, sebab alokasi anggarannya sendiri sudah dipastikan aman. "Alokasinya sudah ada, hanya memang belum ditransfer. Tidak selamanya persoalannya ada di provinsi. Bisa juga laporan dari kabupaten dan kota yang terlambat. Semua harus sama-sama bergerak cepat supaya pekerjaan fisik berjalan sesuai target," tutup Andi Harun. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co