Bukan Sekadar Kuota, Antrean BBM di Samarinda Diduga Dipicu Migrasi Konsumen Pertamax ke Pertalite

Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 22 Oktober 2026 | 09:23 WIB
Antrean BBM di salah satu SPBU di Kota Samarinda.
Antrean BBM di salah satu SPBU di Kota Samarinda.

SAMARINDA – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Samarinda mulai diurai pemerintah kota. Salah satu dugaan yang mencuat adalah pergeseran konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Nadya Turisna, mengatakan pemerintah masih mendalami penyebab utama antrean tersebut, termasuk memastikan apakah persoalan berkaitan dengan kuota, pola konsumsi masyarakat, atau faktor lainnya.

Menurutnya, informasi awal yang diterima menunjukkan adanya perubahan pilihan konsumen. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax diduga beralih ke Pertalite karena harganya relatif lebih terjangkau.  “Yang paling jelas, masalah utama kenapa antrean BBM adalah pergeseran konsumsi yang tadinya Pertamax beralih ke Pertalite karena harganya lebih murah,” Ungkap Nadya kepada awak media. Rabu (21/10/2026).

Perubahan pola konsumsi tersebut diduga meningkatkan permintaan terhadap Pertalite, sementara masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kini turut mengandalkan BBM yang harganya masih disubsidi pemerintah.

Meski demikian, Nadya menegaskan dugaan tersebut masih perlu diperdalam. Pemerintah belum dapat menyimpulkan bahwa antrean terjadi akibat kekurangan kuota sebelum memperoleh data yang lebih terperinci.  Pemkot Samarinda sebelumnya telah melakukan pertemuan awal dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) untuk menelusuri persoalan antrean BBM. 

Namun, untuk mengetahui kuota dan kondisi setiap SPBU secara detail, diperlukan klarifikasi langsung kepada masing-masing pengelola.  Nadya menjelaskan, stok BBM yang tersedia di Terminal BBM Cendana tidak hanya diperuntukkan bagi Samarinda, tetapi juga mendukung distribusi ke sejumlah wilayah sekitar, termasuk Kutai Kartanegara dan Sangatta.

Karena itu, pemerintah perlu memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai kuota setiap SPBU di Samarinda agar dapat membedakan persoalan distribusi, peningkatan permintaan, maupun kemungkinan faktor lainnya. Nadya juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari Pertamina, kuota BBM yang disediakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih dinyatakan aman. Pemerintah kota pun belum menerima informasi bahwa kuota tersebut telah mengalami kekurangan.

“Makanya kami harus perdalam dulu, benar tidak kuota kurang,” katanya.  Di tengah upaya mencari penyebab antrean, sejumlah SPBU juga memperpanjang waktu operasional menjadi 24 jam. Nadya menyebut tiga SPBU telah masuk dalam rencana operasional tersebut, dengan satu SPBU tambahan di kawasan Palaran yang turut direncanakan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu membagi waktu pengisian BBM sehingga kendaraan tidak menumpuk pada jam-jam tertentu.

Namun, ia menegaskan, operasional 24 jam bukan berarti SPBU memperoleh tambahan kuota BBM. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pengaturan waktu pelayanan, sedangkan penetapan kuota merupakan kewenangan BPH Migas.

“Selain memperpanjang jam operasional, Pemkot Samarinda juga mempertimbangkan sejumlah alternatif, termasuk mengoptimalkan seluruh nosel pengisian yang tersedia di SPBU tertentu. Opsi lain, seperti sistem nomor antrean maupun kebijakan ganjil-genap kendaraan, belum diputuskan. Pemerintah masih mencari pola penanganan yang dinilai efektif tanpa menambah beban masyarakat,”Jelas Nadya.

Ia mengingatkan, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah kota karena harus mengacu pada regulasi pemerintah pusat. Kebijakan tersebut juga perlu mempertimbangkan posisi Samarinda sebagai pusat distribusi logistik yang melayani mobilitas kendaraan angkutan barang.  Menurut dia, setiap langkah harus dikaji secara hati-hati agar solusi yang diterapkan tidak justru menimbulkan persoalan baru, terutama bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.  “Setiap pergerakan yang pemerintah lakukan itu jangan sampai menyusahkan masyarakat,”Pungkas Nadya. (adv/diskominfo/smd)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
samarinda