Pemkot Samarinda Kaji Ulang Pembayaran TPP Guru, Gaji dan Insentif Tetap Jadi Prioritas

Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 22 Oktober 2026 | 09:25 WIB
Sekda kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti
Sekda kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti

SAMARINDA – Kepastian pembayaran tunjangan bagi guru menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menyusun kebijakan anggaran tahun mendatang.  Untuk itu, Pemkot Samarinda membuka peluang mengevaluasi mekanisme pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) guru pada 2027, termasuk kemungkinan mengubah skema pembayaran triwulanan menjadi bulanan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kepada awak media, Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menyampaikan keputusan itu belum dapat ditetapkan karena harus disesuaikan dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurutnya, pemerintah tetap memprioritaskan pemenuhan hak keuangan guru, mulai dari gaji, TPP, hingga insentif, sembari memastikan ketersediaan anggaran mencukupi.  “Prioritas itu gaji, TPP, dan insentif guru. Kalau masalah sistem pembayarannya, nanti dilihat kekuatan APBD Samarinda,” Ungkap Neneng sapaan karibnya. Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan Skema pembayaran TPP guru setiap tiga bulan sebelumnya menjadi perhatian karena berbeda dengan mekanisme yang berlaku bagi pegawai struktural di lingkungan Pemkot Samarinda, yang menerima tunjangan setiap bulan. 

Perbedaan tersebut memunculkan harapan agar pembayaran TPP guru dapat dilakukan dengan mekanisme yang lebih rutin. Namun, Neneng menegaskan bahwa perubahan sistem pembayaran perlu melalui pertimbangan fiskal agar pelaksanaannya tidak mengganggu pengelolaan anggaran daerah.

Tantangan anggaran juga muncul pada pembayaran insentif guru sebesar Rp700 ribu yang sebelumnya mendapat dukungan melalui skema bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).   Kini, pembiayaan insentif tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBD Samarinda. Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu menghitung kembali kebutuhan anggaran agar hak keuangan guru tetap terpenuhi secara berkelanjutan.

Neneng menyebutkan, perubahan beban pembiayaan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi mekanisme pembayaran TPP dan insentif guru untuk tahun depan.  “Kami lihat lagi seperti apa. Sekarang ini kami pikul sendiri insentif guru, sementara dulu sharing,” Ucapnya. Pemkot Samarinda akan mencermati kemampuan APBD 2027 sebelum menentukan kebijakan final mengenai frekuensi pembayaran TPP guru. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak tenaga pendidik dan kewajiban pembiayaan bagi pegawai di perangkat daerah lainnya. 

Dengan perencanaan anggaran yang terukur, pemerintah berharap kebijakan yang ditetapkan nantinya dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan kebutuhan guru maupun keberlangsungan pelayanan publik. (adv/diskominfo/smd)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
samarinda