SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan Teras Samarinda tetap berpihak kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu perhatian utama pemerintah adalah pengembangan tenant UMKM, pengawasan harga jual, serta pengaturan pelaksanaan kegiatan di kawasan ruang terbuka publik tersebut.
Asisten II Sekretariat Daerah Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan kerja sama antara Pemkot Samarinda dan PT Varia Niaga memiliki sejumlah klausul yang menjadi dasar dalam pengelolaan Teras Samarinda. Ketentuan tersebut mencakup kewenangan penyelenggaraan kegiatan atau event hingga pengaturan berbagai aktivitas di kawasan tersebut.
“Dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota dengan PT Varia Niaga ada klausul-klausul yang tertulis dan tidak tertulis,” ungkap Marnabas. Kamis (29/10/2026). Ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan di Teras Samarinda harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemkot Samarinda juga akan terus memantau pelaksanaan kerja sama agar pemanfaatan kawasan tersebut sesuai dengan tujuan awal, yakni menyediakan ruang publik yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
Selain pengaturan kegiatan, Pemkot Samarinda turut memberikan perhatian terhadap kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berusaha. Marnabas menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan lima UMKM untuk mengisi tempat yang telah direncanakan di kawasan Teras Samarinda.
Menurutnya, pengembangan usaha di kawasan tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membeli produk yang dijual. Karena Teras Samarinda dikunjungi berbagai kalangan, pemerintah ingin menjaga agar harga tetap terjangkau.
“Yang menikmati teras itu adalah mulai dari golongan bawah sampai ke atas, maka harga di situ juga akan terus kami pantau,” katanya. Marnabas juga membuka peluang bagi PT Varia Niaga untuk mengusulkan penambahan tenant UMKM di sejumlah titik.
Ia menilai perjanjian kerja sama atau SPKS bukan sesuatu yang tidak dapat dievaluasi, selama usulan yang disampaikan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat. Namun, ia menegaskan Pemkot tidak menginginkan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan tenant yang berpotensi menambah beban biaya bagi pedagang.
Menurutnya, tambahan biaya sewa dapat berdampak pada kenaikan harga jual produk. “Ayo, SPKS kan bukan barang yang tidak bisa berubah. Usulkan menurut mereka di spot-spot ini bisa ditambah tenant UMKM, monggo. Tapi kami tidak mau ada pihak ketiga di sana,” pungkasnya.
Pemkot Samarinda berharap Teras Samarinda dapat berkembang sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman sekaligus memberikan peluang ekonomi bagi UMKM tanpa membebani masyarakat dengan harga yang semakin tinggi. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co