SAMARINDA – Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu langkah penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut terus diperkuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda melalui partisipasi dalam agenda Capacity Building Studi Tiru Strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Penyusunan Roadmap TP2DD Kaltim.
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalimantan Timur tersebut berlangsung di Fairmont Hotel Jakarta pada 29–30 Oktober 2026. Agenda ini menjadi ruang pembelajaran sekaligus pertukaran pengalaman antarlembaga dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Pembahasan difokuskan pada penguatan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), serta penyusunan peta jalan atau roadmap digitalisasi daerah yang terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bapenda Kota Samarinda, Cahya Ernawan, menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperluas wawasan sekaligus mempelajari praktik terbaik dalam penerapan elektronifikasi transaksi.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar perubahan metode pembayaran dari tunai menjadi non-tunai, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan efisien.
“Melalui kegiatan studi tiru ini, kami memperoleh banyak referensi dan pengalaman dari daerah yang telah mengembangkan sistem digitalisasi transaksi. Hal tersebut menjadi bekal penting bagi Bapenda Kota Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui pemanfaatan teknologi,” Ungkap Cahya saat dikonfirmasi awak media. Selasa (3/11/2026).
Cahya menyebutkan, penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah perlu didukung dengan perencanaan yang matang, sinergi lintas sektor, serta komitmen seluruh perangkat daerah agar implementasinya dapat berjalan secara optimal. Ia juga menilai pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia sebagai salah satu instrumen yang perlu terus dioptimalkan dalam mendukung transaksi pemerintah. Dengan sistem pembayaran yang semakin modern, proses belanja pemerintah diharapkan dapat berlangsung lebih praktis, tercatat, dan akuntabel.
“Harapan kami, berbagai pengetahuan dan praktik baik yang diperoleh dalam kegiatan ini dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik Kota Samarinda. Dengan begitu, upaya digitalisasi dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam meningkatkan kinerja pemerintahan maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat,” Ucap Cahya.
Melalui keikutsertaan dalam agenda tersebut, Bapenda Kota Samarinda diharapkan semakin siap mendukung penyusunan dan implementasi Roadmap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) Kaltim. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkot Samarinda dalam memperkuat ekosistem transaksi digital, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan akuntabel. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co