SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan penertiban dan pemusnahan ribuan botol minuman keras (miras) ilegal murni dilakukan demi menjaga ketenteraman masyarakat, bukan untuk mematikan ruang gerak pelaku usaha. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, menyusul pemusnahan 4.741 botol miras hasil sitaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di halaman parkir Balai Kota Samarinda, Rabu (11/11/2026).
Neneng menyoroti bahwa peredaran miras yang melanggar ketentuan memiliki risiko tinggi memicu persoalan sosial di lingkungan warga. Oleh karena itu, Pemkot Samarinda merasa perlu mengambil langkah tegas terhadap praktik usaha yang abai terhadap aturan daerah.
"Kami tidak ingin menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, jika aktivitas tersebut mengganggu ketertiban umum, tentu harus ditindak. Kami khawatir konsumsi minuman keras yang tidak pada tempatnya dapat memicu gesekan di tengah masyarakat," tegas Neneng.
Ia menambahkan, pemerintah pada prinsipnya mendukung geliat perekonomian warga selama dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan umum. Melalui langkah pemusnahan ini, Pemkot Samarinda berharap para pelaku usaha semakin patuh terhadap Peraturan Daerah (Perda) sehingga situasi kota tetap aman, tertib, dan kondusif. Sebagai informasi, 4.741 botol miras yang dimusnahkan merupakan bagian dari 26 jenis barang bukti hasil operasi penegakan Perda sejak Desember 2025 hingga 2026. Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anis Siswantini, menjelaskan bahwa pemusnahan dilakukan sesuai prosedur karena barang bukti telah disita lebih dari tiga bulan tanpa ada pemilik yang memenuhi panggilan untuk menjalani proses tindak pidana ringan (tipiring). Selain miras, petugas juga mengamankan delapan tabung gas LPG yang selanjutnya dititipkan untuk diserahkan kepada pihak Pertamina demi kelancaran distribusi jalur resmi. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co