Diwarnai Tujuh Kali Skorsing, UMP Kaltim 2027 Akhirnya Disepakati Naik 7,02 Persen Jadi Rp4,04 Juta

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Sabtu, 21 November 2026 | 10:04 WIB
Iustrasi gaji bulanan
Iustrasi gaji bulanan

SAMARINDA – Drama tarik ulur penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur tahun 2027 akhirnya mencapai titik temu setelah Dewan Pengupahan Provinsi Kaltim resmi menyepakati angka Rp4.046.360 atau naik sebesar 7,02 persen dari tahun sebelumnya. Kesepakatan krusial yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, serta serikat pekerja ini tidak lahir dengan mudah, melainkan harus melewati rapat pleno yang memanas hingga diwarnai tujuh kali skorsing.

Anggota Dewan Pengupahan Kaltim dari unsur pengusaha, Slamet Brotosiswoyo, mengungkapkan bahwa tensi perundingan sudah meninggi sejak awal sesi dibuka akibat lebarnya jurang perbedaan antara penawaran pengusaha dan tuntutan serikat buruh.

"Perundingan berlangsung sangat alot karena masing-masing pihak gigih mempertahankan argumen serta usulannya. Bahkan, pada awal sesi perundingan, pihak serikat buruh sempat bersikeras menuntut agar UMP Kaltim 2027 dipatok pada angka Rp 5,7 juta," ungkap Slamet, Kamis (19/11/2026).

UMP Kaltim pada tahun 2027 kembali bertambah meski hanya 7 persen dari hasil rapat Dewan Pengupahan.
UMP Kaltim pada tahun 2027 kembali bertambah meski hanya 7 persen dari hasil rapat Dewan Pengupahan.

Tuntutan tinggi dari kaum buruh tersebut akhirnya melunak setelah seluruh peserta sidang sepakat untuk kembali patuh pada formula regulasi pemerintah pusat. Berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, serta berlandaskan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, besaran UMP Kaltim ditetapkan menggunakan persentase 67 persen dari total nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp6.039.344.

Meski angka UMP telah diketok palu, pekerjaan rumah Dewan Pengupahan belum sepenuhnya rampung karena pembahasan mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 masih menyisakan babak lanjutan. Dalam rapat tersebut, forum baru menyepakati enam sektor unggulan penyumbang ekonomi terbesar di Benua Etam yang masuk klaster khusus, meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, perkebunan kelapa sawit beserta pemanen kayu, hingga industri crude palm oil (CPO) dan turunannya, sementara besaran nominal rupiahnya masih menggantung.

"Besaran nominal untuk UMSP baru akan diputuskan dan dirundingkan kembali pada Selasa mendatang. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, kita masih memiliki alokasi waktu selama lima hari pasca penetapan UMP," tegas Slamet.

Dinamika perundingan pengupahan ini dipastikan akan berlanjut ke level kabupaten dan kota di seluruh Kalimantan Timur untuk merumuskan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) beserta sektornya masing-masing setelah ketetapan provinsi disahkan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, memastikan draf rekomendasi Dewan Pengupahan segera diserahkan kepada Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, sebelum mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Januari 2027.

"Hasil kesepakatan dari rapat Dewan Pengupahan ini segera kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan kepada Pak Gubernur. Sesuai jadwal dan ketentuan yang ada, pengumuman resmi UMP Kaltim 2027 akan disampaikan langsung pada 21 November 2026 mendatang," tutup Rozani. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
ump gaji