Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, suara kritis datang dari Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat yang menilai banyak persoalan mendasar belum ditangani secara serius sepanjang tahun anggaran 2024.
Dalam Rapat Paripurna ke-9 DPRD Balikpapan yang digelar pada Senin (21/4/2025), fraksi gabungan menyampaikan sejumlah rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota. Melalui juru bicaranya, Taufik Qul Rahman, mereka menegaskan bahwa Pemkot belum menunjukkan kinerja optimal dalam berbagai sektor penting.
“Bukan hanya soal anggaran, tapi ini menyangkut keberpihakan terhadap masyarakat,” ujar Taufik. Ia menyebut lemahnya pengawasan, ketidakcermatan dalam penggunaan anggaran, serta praktik diskriminatif dalam penegakan aturan sebagai sejumlah indikasi buruknya tata kelola pemerintahan.
Fraksi mencatat 27 catatan kritis. Mulai dari kontribusi minim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga masalah banjir yang tak kunjung teratasi. Persoalan lain yang mencuat adalah lemahnya pengawasan perizinan perumahan dan lingkungan, yang dinilai berisiko terhadap kelestarian dan keamanan kota.
Salah satu sorotan utama lainnya adalah ketidaktepatan data masyarakat miskin yang berdampak pada distribusi bantuan sosial. Fraksi mendesak Pemkot segera memperbarui basis data agar bantuan lebih tepat sasaran. Di sisi lain, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) juga dianggap gagal menjamin akses air bersih bagi warga dan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Taufik menegaskan, kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorong perbaikan pelayanan publik. “Kami berharap Pemkot membuka diri terhadap evaluasi ini demi kepentingan warga Balikpapan,” pungkasnya. (ato)
Editor : Indra Zakaria