PERATURAN Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 134/PMK.07/ 2022 tentang belanja wajib untuk pengendalian inflasi, dengan melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), turut ditindaklanjuti Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau.
Kepala Diskoperindag Berau Salim mengatakan, terdapat tiga program pokok yang dijalankan untuk melakukan pengendalian inflasi. Yakni pemberian 4 ribu paket Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM, menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberikan peralatan produksi rumahan, dan bantuan subsidi transportasi.
"Berbagai program kita jalankan untuk melakukan pengendalian inflasi, dengan mendorong perekonomian mikro diharapkan langsung menyentuh masyarakat," jelasnya, Jumat (11/11).
Dalam melaksanakan penyaluran alat produksi, pihaknya menyalurkan bantuan mesin jahit, oven, hingga peralatan salon bagi UMKM yang ada, guna menopang dan membantu menekan ongkos produksi dan meringankan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.
"Program bantuan ini bukan di tahun 2022 saja, untuk tahun 2023 telah direncanakan program serupa. Selain itu, pelatihan peningkatan kemampuan juga sudah dirancang dan akan segera terealisasi," tuturnya.
Menurutnya, peningkatan alat produksi dan pengetahuan para pelaku UMKM, dapat berpengaruh terhadap ketahanan perekonomian masyarakat tingkat mikro. Dengan berkembangnya UMKM diharapkan pula, dapat tercipta lapangan pekerjaan yang lebih luas dan mampu merekrut tenaga kerja lokal. "Dengan industri tingkat kecil ini berjalan, pasti bisa memberdayakan masyarakat Berau itu sendiri," ucapnya.
Terkait dengan program 4 ribu paket BLT dijelaskan Salim, program tersebut telah berjalan di bulan November ini. Dengan bantuan sebesar Rp 200 ribu bagi penerima yang diberikan setiap bulannya selama tiga bulan, diharapkan mampu meringankan beban masyarakat ataupun sedikit menambah penghasilan setiap bulannya.
"Memang tidak seberapa, tapi diharapkan mampu digunakan dengan maksimal. Program BLT berjalan pada bulan November hingga Januari tahun 2023," jelasnya.
Ia menambahkan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tentu berpengaruh terhadap naiknya ongkos distribusi barang. Diakui Salim, pihaknya telah berkoordinasi dengan DPRD Berau, untuk memanggil sejumlah perusahaan penyedia jasa distribusi barang.
"Kita nanti akan berbicara dengan penyedia jasa distribusi. Jangan sampai kenaikan BBM ini berdampak terlalu besar terhadap harga bahan pokok di Bumi Batiwakkal," pungkasnya. (hmd/udi)
