BANJARMASIN - Beberapa waktu lalu, warga Jalan Tembus Mantuil mengirimkan surat ke DPRD Banjarmasin. Mereka mengadukan soal lahan ruang terbuka hijau (RTH) yang diduga dijadikan perumahan.
Surat itu rupanya sudah ditanggapi Komisi III DPRD Banjarmasin. Dua hari lalu mereka menyambangi lokasi yang dimaksud.
Ketua Komisi III Muhammad Isnaini menyebut, lahan yang dibangun oleh pengembang itu memang zona hijau. Dia menjadi yakin setelah melihat site plan dan laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
"Kami melihat langsung. Pengembang tetap melaksanakan proses pembangunan. Kami tidak tahu apakah mungkin ada perizinannya. Jadi pengembang masih membangun," ucap politikus Partai Gerindra itu.
Agar semuanya jelas. Komisi III akan memanggil semua pihak terkait. Mulai Dinas PUPR, Dinas Perizinan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kecamatan. Termasuk pengembangnya sendiri.
"Kami akan duduk bersama. Rapat dengan pihak terkait. Pertama kita ingin memastikan lahan ini apakah RTH atau tidak," ungkapnya.
Jika nantinya lahan itu memang benar RTH, maka Komisi III akan meminta instansi berwenang untuk mengambil langkah tegas.
"Jangan sampai pembangunan ini diteruskan. Karena ini sudah melanggar perda yang mana masuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)," tuturnya.
Apalagi perumahan yang dibangun berdekatan dengan sungai. "Khawatir kalau nanti malah menutup bada sungai. Maka akan diminta untuk jangan membangun yang ujung-ujungnya mematikan sungai," tegasnya.
Perumahan yang dimaksud adalah Grand Asman Pesona Basirih. Dibangun berseberangan dengan Majelis Ta'lim Bahasyim yang melayangkan protes tersebut. (nur/at/fud)
