BALIKPAPAN- Pelaku usaha di Bumi Etam berharap pemerintah bisa memanfaatkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) sebagai tempat pengembangan biodiesel. Pasalnya, pemerintah pusat sedang mendorong pengembangan bahan bakar minyak dengan campuran biodiesel. Seperti mandatori biodiesel 20 persen (B20) yang diterapkan mulai September 2018.
“Isu bahan bakar dengan kandungan biodiesel ini sedang menjadi isu panas di pusat. Pemerintah berharap melalui produk B20 bisa mengurangi impor minyak. Nah, potensi sawit cukup melimpah di Kaltim. Jadi, Maloy bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong pengembangan biodiesel,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim, Slamet Brotosiswoyo, Senin (4/3).
Terlebih saat ini Gubernur Kaltim Isran Noor sudah memberi lampu hijau pengembangan biodiesel di Kaltim. Tinggal pemerintah daerah menjemput investor yang mau. Slamet menyebut, peluang meningkatkan nilai jual kawasan masih lebar apabila pengembangan tersebut dapat dilakukan di KEK MBTK. “Wilayah ini juga konon katanya sebagai pengembangan hilir dari CPO,” imbuhnya.
Namun, Slamet mengibaratkan kawasan Maloy “tidak ada gula maka semut tidak datang”. Artinya kalau tidak ada infrastruktur yang memadai dan penggerak industri, KEK MBTK tidak akan seksi di mata investor.
“Ujung-ujungnya jadi pengolahan sawit jadi CPO saja. Pemerintah harus memulai jika ingin serius. Peluang ini sudah ada di depan mata. Jangan sampai diambil atau dimanfaatkan daerah lain seperti di wilayah Sumatra. Potensi CPO di sana juga besar,” terangnya.
Sebelumnya, Direktur Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), Agus Dwitarto yang ditunjuk sebagai pengelola KEK MBTK menyatakan, bahwa persyaratan untuk operasional KEK MBTK sudah terpenuhi, seperti penerbitan sertifikat HPL atas lahan seluas 509.496 hektare pada 7 Januari 2019 serta pematangan tanah pada area seluas 140 hektare.
Selain itu, infrastruktur kawasan telah terbangun dengan nilai investasi senilai Rp 861,6 miliar yang meliputi jalan kawasan, jaringan air bersih, menara telekomunikasi, listrik (genset mobile 1 MW), SPAM Maloy, causeway Pelabuhan Maloy, Kantor Administrator dan BUPP, pos keamanan, gedung pemadam kebakaran, serta gedung workshop.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, kawasan itu akan digunakan untuk pengembangan industri hilir minyak kelapa sawit di Kaltim. Menurutnya, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru perlu terus dibangun untuk mendorong laju pertumbuhan daerah. Salah satunya pembangunan KEK MBTK.
“Dengan hadirnya Maloy, diharapkan ke depan kontribusi produk domestik regional bruto (PDRB) dan produk domestik bruto (PDB) akan terangkat dari melalui hilirisasi yang dikembangkan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan,” terangnya
Pihaknya sudah bertekad, ke depan tidak semuanya CPO Kaltim diekspor, tapi harus sudah diolah menjadi berbagai produk turunan dari kelapa sawit. “Yang jelas melalui KEK MBTK kita harus wujudkan keunggulan kompetitif daerah ini," tutupnya. (aji/ndu/k15)
