Tahun depan, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bakal semakin masif. Pasalnya pemerintah resmi memangkas bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 7 persen menjadi 6 persen. Kebijakan ini berlaku mulai Januari 2020.
SAMARINDA – Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan industri UMKM di dalam negeri. Dengan suku bunga turun, diharapkan semakin banyak pelaku UMKM yang mengajukan KUR. Juga merangsang masyarakat untuk berwirausaha, karena mudahnya mendapatkan permodalan.
"Rapat koordinasi soal perubahan kebijakan KUR telah disepakati. Yang akan didorong ke depan adalah KUR yang pro kerakyatan. Januari 2020 suku bunga turun menjadi 6 persen," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (12/11).
Selain bunga, pemerintah juga mengerek total plafon KUR menjadi Rp 190 triliun dari posisi tahun ini yang hanya Rp 140 triliun. Artinya, ada kenaikan plafon KUR sebanyak 35,71 persen. "Ini akan dinaikkan secara bertahap, dinaikkan lebih dari 100 persen sampai 2024 menjadi Rp 325 triliun," imbuhnya.
Lebih rinci, Airlangga mengungkapkan untuk plafon pengajuan KUR mikro, naik dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur. Kemudian, untuk KUR di sektor perdagangan juga lebih besar menjadi Rp 200 juta dari sebelumnya Rp 100 juta. "Lalu untuk sektor produksi plafonnya 60 persen, dari Rp 190 triliun, ya 60 persennya untuk sektor produksi. Semoga kebijakan ini mendorong UMKM dan pariwisata," tuturnya.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kebijakan baru terkait KUR akan memberikan dampak positif pada neraca perdagangan dalam negeri. Pihaknya akan mendorong penyaluran ke kegiatan industri untuk substitusi impor. "KUR ini luar biasa, KUR perindustrian akan kami fokuskan ke kegiatan industri kecil dan menengah untuk subtitusi impor, lalu bisa masuk ke rantai pasok," kata Agus.
Diketahui, penurunan suku bunga KUR ini merupakan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Orang nomor satu di Tanah Air ini juga meminta KUR banyak menyasar ke sektor produktif. "Subsidi sekarang bunganya berapa? 7 persen, mau diturunkan ke 6 persen, tapi menurut saya jumlahnya masih kurang. Saya minta tahun depan bisa ditingkatkan dua kali lipat," kata Jokowi.
Kemudian, ia juga ingin agar penerima KUR bisa diperluas dengan kerja sama UMKM yang ada di masing-masing kementerian/lembaga. Tak ketinggalan, Jokowi juga berharap penyaluran KUR turut melibatkan para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga swasta.
Di Kaltim, UKM menjadi salah satu andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian. Baik dari sisi percepatan distribusi barang, percepatan putaran uang, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penyediaan tenaga kerja.
Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM Kaltim Fuad Asaddin mengatakan, saat ini jumlah UKM di Kaltim terus meningkat setiap tahun. Pada 2018 UKM di Bumi Etam baru mencapai 211.548 unit usaha. Kemudian meningkat menjadi 302.527 unit usaha pada posisi Oktober 2019.
Perkembangan itu tak lepas dari pembinaan dan pemberian alat serta pendampingan yang dilakukan. Mempermudah perizinan juga menjadi kunci utama peningkatan jumlah UKM. “Legalitas UKM menjadi penting, karena akan menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengakses permodalan dari perbankan dalam pengembangan bisnisnya,” tuturnya, Selasa (12/11).
Dia menjelaskan, program pemerintah melalui dana KUR juga cukup membantu UKM dalam mengembangkan bisnis. Dengan permodalan bunga ringan dari perbankan yang dibantu pemerintah, jumlah UKM Bumi Etam bisa terus meningkat. Selain membantu permodalan untuk meningkatkan jumlahnya, para pelaku usaha diberikan bimbingan. Seperti klinik bisnis dan website.
“Dengan kedua program tersebut kita bisa membantu para pelaku usaha bagaimana menyalurkan hasil produksi yang dihasilkan. Begitu pula dalam tata cara penambahan modal usaha, semua informasi tersedia di klinik usaha atau membuka website kita,” jelasnya.
UKM di Kaltim tersebar pada beberapa sektor. Dari total sebanyak 302.527 unit usaha, kuliner memiliki 89.798 unit, industri pengolahan 13.921 usaha, kerajinan 1.573 unit, perdagangan mencapai 168.795 unit, dan bidang jasa 28.440 unit usaha.
Jumlah UKM memang terus digenjot, karena UKM merupakan sektor yang paling potensial meningkatkan lapangan pekerjaan, berujung pada penurunan angka pengangguran Kaltim. “Itu pentingnya kita membantu perkembangan UKM, agar perekonomian Kaltim bisa lebih kuat dengan sektor yang bervariasi dari UKM,” pungkasnya. (ctr/ndu2/k18)
