Penyaluran kredit di Bumi Etam tahun ini tidak sebagus 2019. Permintaan pasar menurun akibat pandemi Covid-19. Ditambah gairah ekonomi yang melemah.
BALIKPAPAN - Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank di wilayah Kaltim menjelang penutupan tahun ini sebesar Rp 65,24 triliun. Realisasi ini turun 3,68 persen (year on year/yoy) dibandingkan September 2019 yang tercatat sebesar Rp 67,73 triliun. Sementara secara year to date (ytd) mengalami penurunan 3,23 persen dibandingkan Desember 2019, sebesar Rp 67,42 triliun.
Kepala BI Kaltim Tutuk SH Cahyono mengatakan, pihaknya mencatat pertumbuhan kredit bank terus melambat dari bulan ke bulan. “Fungsi intermediasi dari sektor keuangan masih lemah akibat pertumbuhan kredit yang terbatas sejalan dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kehati-hatian perbankan akibat berlanjutnya pandemi Covid-19," katanya, Minggu (27/12).
Dijelaskannya, faktor utama pelemahan terjadi karena permintaan kredit dari masyarakat dan dunia usaha belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi. Hal ini tak lepas dari pengaruh lesunya kondisi ekonomi karena pembatasan mobilitas, aktivitas masyarakat dan bisnis demi menekan penyebaran corona. "Ekonomi Kaltim tumbuh secara positif namun belum memengaruhi pertumbuhan permintaan dari kredit dari dunia usaha," jelasnya.
Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Kaltim tercatat sebesar Rp 122,69 triliun, naik sebesar 5,14 persen (yoy) dibandingkan posisi 2019 yang tercatat sebesar Rp 116,69 triliun. Secara ytd, mengalami sedikit penurunan sebesar 1,75 persen dari posisi Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp 124,88 triliun.
Berdasarkan golongan debitur, penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank tercatat sebesar Rp 21,32 triliun adalah kepada debitur UMKM dan Rp 43,92 triliun untuk non UMKM. Sedangkan berdasarkan lokasi proyek, kredit kepada UMKM tercatat sebesar Rp 23,92 triliun dan kredit kepada non-UMKM tercatat sebesar Rp 98,77 triliun.
Berdasarkan jenis penggunaan, perbankan di wilayah Kaltim menyalurkan sebesar Rp 41,11 triliun untuk keperluan modal kerja dan investasi. Sedangkan untuk konsumsi, tersalurkan sebesar Rp 24,13 triliun pada posisi yang sama. Penyaluran kredit modal kerja dan investasi mengalami penurunan sebesar Rp 2 triliun (4,65 persen) dari posisi September 2019 yang tercatat sebesar Rp 43,11 triliun.
Sedangkan kredit konsumsi mengalami penurunan sebesar Rp 489 miliar (1,98 persen) dari posisi September 2019 yang tercatat sebesar Rp 24,62 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan penyaluran kredit terjadi pada sektor konstruksi dan pertanian kehutanan.
Berdasarkan lokasi bank, penyaluran kredit konstruksi di wilayah Kaltim tercatat sebesar Rp 7,2 triliun per September 2020, meningkat 63,93 persen yoy atau 1,84 persen ytd. Sedangkan penyaluran kredit pada sektor pertanian dan kehutanan tercatat sebesar Rp 5,1 triliun, meningkat 6,1 persen yoy atau 12,94 persen ytd.
Berdasarkan lokasi proyek yang ada di wilayah Kaltim, kredit kepada sector konstruksi tercatat sebesar Rp 12,7 triliun, meningkat sebesar 79,31 persen yoy atau 21,01 persen ytd. Di sisi lain, ia melihat pertumbuhan kredit masih minim karena bank tengah fokus menjalankan program restrukturisasi kredit sebagai stimulus di tengah pandemi kepada nasabah.
"Dengan restrukturisasi ini, kita ketahui bahwa nasabah diberikan kelonggaran untuk angsuran pokok dan bunga, nasabah tidak akan mencatatkannya sebagai NPL karena kredit yang diukur itu adalah tentu saja diklasifikasikan secara lancar," tuturnya.
Atas kondisi ini, bank sentra nasional akan terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar bisa meningkatkan pertumbuhan kredit bank. Dari sisi BI, caranya dengan terus memberi dukungan kecukupan likuiditas, menurunkan tingkat suku bunga acuan, memberi kebijakan makro-prudensial yang mendukung, hingga menambah likuiditas ke pasar melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) agar bisa menopang kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Pemerintah mempercepat realisasi APBN, sehingga ekonomi bisa tumbuh. OJK juga melanjutkan program relaksasi kredit, sehingga kredit tidak hanya membebani perbankan tapi juga dunia usaha," tutupnya. (aji/ndu/k15)
