JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) menggandeng pengembang untuk mendorong penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR). Khususnya, kemudahan pembiayaan kepada kalangan milenial yang ingin memiliki tempat tinggal.
Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis KC BNI Fatmawati Oktorisman mengatakan, portofolio KPR mencapai Rp 51,2 triliun per Juni 2022. Jumlah tersebut naik 7,5 persen secara tahunan. Sedangkan, target pertumbuhan KPR sepanjang tahun ini bisa di atas 8 persen.
Strategi pemasaran yang dilakukan adalah menawarkan tenor KPR lebih panjang. Sehingga, memudahkan milenial memiliki rumah yang terkendala uang muka.“Kalau dulu maksimum masa cicilan 15 tahun, sekarang jadi lebih panjang hingga 25 tahun. Bahkan, bisa hingga 30 tahun,” kata Oktorisman kemarin (5/9).
Sementara itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI kemarin (5/9), pemerintah menambah anggaran subsidi perumahan menjadi Rp 25,18 triliun di 2023. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna menuturkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari 200 ribu unit pada TA 2022 menjadi 220 ribu unit pada TA 2023.
“Program FLPP 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah 220 ribu unit sebesar Rp 890 miliar dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” paparnya.
Tahun depan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp 4,64 triliun untuk 54.924 rumah. Sehingga, total target penyaluran bantuan subsidi perumahan TA 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp 34,17 triliun. Bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Rp 29,53 triliun dan dana masyarakat Rp 4,64 triliun.
Dia berharap, fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan ini dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan layak huni. Serta, mengatasi kekurangan perumahan (backlog). “Pada 2021 sebesar 12,7 juta unit dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu orang,” tandasnya. (han/dio)
