DATA Online Monitoring Sistem dan Anggaran Negara (OM SPAN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Selor, mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerjanya mencapai Rp 3,51 triliun. Dari total pagu sebesar Rp 8,1 triliun atau 43,34 persen.
Kepala KPPN Tanjung Selor Juanda mengatakan, terjadi pertumbuhan persentase sebesar 12,85 persen year on year (YoY). Bila, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
“Untuk realisasi pada Juni tahun 2022, sebesar Rp 1,02 triliun atau 30,49 persen dari total pagu Rp 3,36 triliun,” terang Juanda, Kamis (20/7).
Adapun, belanja negara dari APBN disalurkan untuk Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada instansi satuan kerja (Satker) vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) melalui transfer ke daerah (TKD).
Pada kesempatan yang sama, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor Benjamin menambahkan, pada penyaluran BPP sebesar Rp 1,17 triliun atau 41.88 persen dari pagu Rp 2,80 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah, dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Ada pertumbuhan persentase 12,01 persen (YoY) atau Rp 289,04 miliar dari realisasi pada Juni tahun 2022 sebesar Rp 790,79 miliar atau 29.87 persen. Dari total pagu Rp 2,64 triliun,” ungkapnya.
Menurut Benjamin, realisasi BPP dicairkan untuk empat jenis belanja. Mencakup realisasi belanja pegawai 49.17 persen atau Rp 276.97 miliar dari pagu Rp 563,35 miliar. Realisasi belanja barang 42.56 persen atau Rp 332,72 miliar dari pagu Rp 781,72 miliar. Selanjutnya, realisasi belanja modal 38,70 persen atau Rp 564,37 miliar dari pagu Rp 1,45 triliun. Terakhir, belanja bantuan sosial 100 persen dari pagu Rp 0,14 miliar.
Di lain pihak, Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor Ginanjar menjelaskan, mengenai TKD hingga semester I Tahun 2023 sebesar Rp 2,34 triliun atau 44,11 persen dari pagu Rp 5,31 triliun.
“Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF). Yang disalurkan ke Pemerintah Provinsi Kaltara, Pemkab Bulungan dan Malinau,” sebutnya.
Untuk realisasi dana TKD, khusus DBH sebesar Rp 837,89 miliar atau 41,46 persen dari pagu Rp 2,02 triliun. Sedangkan realisasi DAU Rp 1,23 triliun atau 49,85 persen dari pagu Rp 2,47 triliun. Kemudian, realisasi DAK Fisik Rp 51,37 miliar atau 15,65 persen dari pagu Rp 328,3 miliar.
Disusul realisasi DAK Non Fisik Rp 124,65 miliar atau 45,63 persen dari pagu Rp 273,18 miliar. Kemudian, realisasi Dana Desa Rp 81,25 miliar atau 43,58 persen dari pagu Rp 186,41 miliar. Terakhir Dana Insentif Fiskal, realisasi Rp 17,63 miliar atau 50 persen dari pagu Rp 35,26 miliar.
Terhadap para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), KPPN Tanjung Selor berupaya mendorong khususnya satker dan pemda. Agar secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Realisasi APBN ini guna mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas serta menciptakan multiplier effect, bagi pertumbuhan ekonomi di Kaltara,” tutupnya. (*/ika/uno)
