Meroketnya harga beras yang melebihi harga eceran tertinggi sesuai yang ditetapkan pemerintah mengerucut ke beberapa kesimpulan. Pada bagian lain, pemerintah meminta masyarakat untuk sementara beralih ke beras premium.
BALIKPAPAN-Tren kenaikan harga beras dalam enam bulan terakhir ditambah berbagai informasi mengenai kelangkaan komoditas beras di pasar retail, membuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan melakukan penyelidikan. Dalam keterangannya kemarin (29/2), anggota KPPU Hilman Pujana mengatakan, persoalan pertama adalah adanya hambatan di hulu, yaitu panen gabah.
Kondisi itu disebabkan berbagai faktor yang membuat turunnya tingkat produksi gabah panen dan beras. “Beberapa faktor tersebut di antaranya faktor musim dan cuaca, faktor luas lahan tanam yang berkurang serta produktivitas lahan yang relatif rendah,” katanya kemarin.
Selain itu, dari sisi penggilingan padi, makin banyaknya usaha penggilingan padi kecil yang tidak memiliki kemampuan bersaing untuk memperoleh gabah hasil panen apabila dibandingkan dengan usaha penggilingan besar.
Kemudian, adanya hambatan di sisi produksi dan distribusi beras. Sejak akhir 2023 sampai awal Februari 2024, para pelaku usaha di bidang beras menyampaikan adanya kesulitan menemukan komoditas beras untuk disalurkan ke pasar, terutama pasar modern. “Memasuki periode akhir Februari, beberapa daerah sudah melakukan panen. Sehingga diharapkan komoditas beras dapat tersedia kembali di tingkat penggilingan padi sampai ke distributor,” jelas dia.
Pada bagian lain, sambung Hilman, Persatuan Penggiling Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) memaparkan, penentuan harga beras dibentuk oleh pelaku usaha yang memiliki jaringan langsung dengan produsen di wilayah sentra produksi. Hal ini kemudian berpengaruh secara langsung terhadap harga jual beli di daerah lain. Berdasarkan data dan informasi dari berbagai daerah, harga yang terbentuk di pasar relatif lebih besar daripada HET yang ditetapkan pemerintah.
Di Kaltim misalnya, harga beras medium dijual Rp 15.500 per kilogram. Sementara HET-nya Rp 11.500. Kemudian, beras premium dijual Rp 17.400, sementara HET-nya Rp 14.400 per kilogram. Hilman mengungkapkan, untuk menindaklanjuti berbagai data, informasi serta temuan itu, KPPU akan melakukan pendalaman lebih lanjut. Terutama untuk identifikasi potensi
praktik persaingan usaha tidak sehat mengacu UU 5/1999. “Berkaitan dengan hal tersebut, KPPU telah membentuk tim yang tidak hanya mengkaji industri, tetapi juga melakukan investigasi, dan bila ditemukan adanya indikasi praktik persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan menindaklanjutinya dengan proses penegakan hukum,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, stok beras jelang Ramadan dipastikan aman. Meskipun ada kenaikan harga beras lokal belakangan ini. Menurutnya hal ini disebabkan beras lokal masih dalam proses tanam. “Kalau yang dikejar beras lokal, pasti akan naik terus, karena Mei baru panen raya,” kata Zulkifli diwawancarai kemarin saat mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bontang.
Ia pun mengajak masyarakat untuk beralih ke beras premium dari Bulog. Sebab, harganya hanya dibanderol Rp 14 ribu per kilogram. Opsi lainnya dengan menggunakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diproduksi Bulog. “Atau beras subsidi Rp 11.000, sama enaknya, jadi kalau ini (lokal) mahal, untuk sementara bisa pindah beras,” ucapnya. Dengan peralihan ini, sebut dia, bisa menekan angka kenaikan beras premium lokal. Secara otomatis skema itu bisa membuat permintaan menjadi turun. Ia menjelaskan bahwa pergeseran musim dan dampak el nino telah mengubah jadwal tanam beras di Indonesia.
Pemerintah telah menetapkan harga beras SPHP Bulog sepanjang tahun sebesar Rp 10.900 per kilogram. Selain itu, tersedia beras komersial Bulog yang dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Ia memastikan bahwa kedua jenis beras tersebut akan terus tersedia bagi masyarakat yang ingin beralih konsumsi ke Bulog, baik untuk sementara waktu maupun jangka panjang. (ak/kip/riz/k16)
