Petani di Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU) menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah, agar hasil panen padi mereka terserap maksimal oleh pasar.
Prokal.co, PENAJAM - Saat ini ribuan ton beras menumpuk di penggilingan dan rumah-rumah petani akibat belum terserap secara optimal oleh pasar. Utamanya oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perberasan nasional.
Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU Totok Suprapto mengatakan, jumlah beras yang menumpuk mencapai ribuan ton. Hingga akhir Juni, seperti diwartakan media ini sebelumnya, telah tercapai kesepakatan Perpadi dengan Badan Usaha Logistik (Bulog) Kaltim untuk menyerap 50 ton beras dengan harga Rp 11 ribu per kilogram.
Namun, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan permasalahan petani. Zaenuri, pemilik penggilingan padi di Sebakung Jaya, Babulu, menjelaskan bahwa 50 ton hanya akan dibagikan rata-rata 1 ton per penggilingan padi di Babulu.
“Kami berharap jumlah beras yang terserap ini tidak dibatasi oleh Bulog dan harga bisa mencapai Rp 12 ribu per kilogram. Di Babulu, terdapat 48 penggilingan padi yang resmi terdaftar. Itu, artinya, untuk memenuhi kuota 50 ton beras, setiap penggilingan hanya mendapatkan jatah 1 ton lebih sedikit saja,” ujar Zaenuri, Minggu (2/6).
Dia mengungkapkan, akibat tak terserapnya beras petani secara maksimal, membuat para petani di Babulu, khususnya Sebakung Jaya, yang merupakan kawasan lumbung pangan beras, berniat untuk beralih komoditas menanam kelapa sawit. Hal ini dikhawatirkan akan semakin mengurangi kesediaan beras di wilayah tersebut.
“Kalau alih fungsi lahan yang semula padi jadi kelapa sawit juga berpotensi mengurangi kesediaan beras. Sementara, khusus Sebakung Jaya telah lama ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan lumbung pangan khususnya beras,” kata Zaenuri.
Menanggapi hal ini, Totok Suprapto, kemarin (2/6), meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap permasalahan petani. Kata dia, keinginan petani untuk alih profesi menjadi petani kelapa sawit itu sudah dia dengar sejak lama. Bahkan, ada beberapa petani beralih menjadi petani kelapa sawit.
“Saya kira, ini momentum tepat bagi pemerintah daerah untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan-persoalan petani,” kata Totok.
Dia menambahkan, melihat keadaan yang terjadi saat ini, ia minta agar pemerintah tidak menyalahkan alih fungsi lahan tersebut. “Dengan bantuan dari pemerintah daerah, diharapkan para petani di Babulu dapat hidup sejahtera dari hasil panen mereka dan terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut,” tuturnya. (kri/k16)
ARI ARIEF
