PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah terus berusaha melawan kampanye negatif pada industri kelapa sawit. Sebab industri ini dinilai telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Tak hanya menjadi penyumbang terbesar devisa negara di bawah batu bara, juga menjadi sektor usaha padat karya yang mempekerjakan sekitar 16 juta masyarakat.
Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, kelapa sawit sebenarnya merupakan tanaman zero waste.
Karena semua bagian dari tanaman ini bisa dipakai. Dan produknya sangat berlimpah, hampir semua aktivitas manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi menggunakan bahan kelapa sawit.
Seperti sabun mandi, pasta gigi, hingga pakaian yang diproduksi menggunakan bahan bakar minyak dari sawit.
Dari tandan buah segar (TBS) akan keluar minyak. Nanti bisa menghasilkan minyak goreng dan biodiesel. Dari pengolahan TBS menyisakan palm kernel, ini juga menghasilkan minyak bagus.
“Janjangnya bisa dipakai buat pupuk di kebun. Limbahnya juga dipakai, bahkan bisa diekspor dalam bentuk POME (palm oil mill effluent),” ungkapnya dalam Workshop Jurnalistik PWI di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (25/7).
Dia menyebutkan saat ini luar kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai 16,3 juta hektare dan di Kaltim seluas 1,3 juta hektare.
Kontribusinya pada devisa negara mencapai USD 30 miliar.
“Angka ini cuma kalah dari batu bara. Tapi kelapa sawit jauh lebih unggul karena produksinya terus ada. Sementara batu bara suatu saat akan habis. Dari awal kali menanam, setidaknya hingga 25 tahun ke depan akan terus menghasilkan,” bebernya.
Sumbangsih ini akan lebih besar karena pemerintah menggalakkan pencampuran biodiesel ke solar yang saat ini sudah mencapai 35 persen atau B35.
Berdasarkan catatan Gapki pada 2023, implementasi B35 berkontribusi menyerap 11 juta ton crude palm oil (CPO).
“Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menaikkan menjadi B50. Kalau terwujud, serapan CPO buat nasional bisa mencapai 14 juta ton. Dampaknya bakal bagus buat kedaulatan energi,” terangnya.
Selain memiliki peran penting untuk ekonomi nasional, sawit juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah.
Disebutkan, banyak daerah berkembang berkat sawit, salah satunya Paser.
Indonesia saat ini menjadi eksportir terbesar juga konsumen terbesar. Status ini yang membuat negara di Eropa takut.
“Sekarang ini ekspor kita ke Eropa masih surplus. Salah satu yang berkontribusi besar adalah kelapa sawit. Ini membuat khawatir karena minyak nabati yang mereka produksi bisa kalah bersaing. Seperti minyak bunga matahari,” ungkapnya.
Makanya negara Eropa banyak yang mengampanyekan kelapa sawit merusak lingkungan atau penyebab deforestasi.
Padahal dari hasil berbagai penelitian tudingan tersebut tidak benar.
Justru kelapa sawit lebih ramah lingkungan karena memiliki produksi yang lebih besar.
Jika dibandingkan bunga matahari, dalam satu hektare produksi minyaknya bisa 5 kali lipat lebih tinggi.
Untuk menjawab itu, Gapki meminta perusahaan di bawahnya menerapkan tata kelola kebun sawit yang berkelanjutan.
Salah satunya dengan menerapkan sertifikasi.
“Pelaku usaha tidak bisa semena-mena. Harus mengantongi izin perkebunan juga HGU (Hak Guna Usaha, Red). Ini semacam SIM kalau kita berkendara. Jadi harus ada surat izinnya. Setelah ada, baru bisa memproses pembibitan dan menanam,” terangnya.
Saat ini dari 700 perusahaan yang bernaung di bawah Gapki, 678 perusahaan telah mengantongi sertifikat. “Gapki komit 100 persen perusahaan mengantongi sertifikat,” tegasnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri CH Bangun mengatakan, media punya peran strategis untuk membantu pemerintah melawan kampanye negatif ini.
Dia menyebut masih banyak masyarakat yang memiliki perspektif yang salah. Sehingga media perlu memberikan informasi yang benar agar terbawa ke perspektif negatif tersebut.
“Karena itu kita harus mengawal dari sisi positif. Demi kepentingan bangsa kita, demi kepentingan belasan juta rakyat hingga pembangunan secara keseluruhan. Ini adalah persoalan bangsa,” tuturnya. (ndu)
