Garis Kemiskinan (GK) Kaltim tercatat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Maret 2024, GK Kaltim menyentuh angka Rp 833.955 per kapita per bulan, melonjak 5,54 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di angka Rp 790.186 per kapita per bulan.
Kenaikan batas minimal pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar itu terjadi merata, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
“Kenaikan GK di pedesaan tercatat lebih tinggi, mencapai 5,92 persen (yoy), melampaui kenaikan di perkotaan sebesar 5,36 persen (yoy),” jelas Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim Budi Widihartanto.
Lebih rinci, kenaikan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) ternyata lebih tinggi ketimbang Garis Kemiskinan Makanan (GKM). GKNM terkerek naik 5,90 persen (yoy) dari Rp 229.818 menjadi Rp 243.384 per kapita per bulan.
Sementara itu, GKM juga ikut terkerek naik sebesar 5,39 persen (yoy) dari Rp 560.368 menjadi Rp 590.571 per kapita per bulan. Lantas, komoditas apa saja yang paling bertanggung jawab atas kenaikan GK.
Untuk GKM, biang keladinya tak lain adalah beras dan rokok kretek filter. “Di perkotaan, beras menyumbang 17,45 persen kenaikan GKM, sementara di pedesaan kontribusinya lebih besar lagi, mencapai 19,85 persen,” sebut Budi.
Kondisi tersebut tak lepas dari harga beras yang terus naik, bahkan menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di triwulan I 2024. Tak kalah "berjasa", rokok kretek filter menjadi penyumbang terbesar kedua untuk GKM makanan, baik di perkotaan (13,98 persen) maupun perdesaan (16,02 persen). Tingginya konsumsi rokok di tengah kenaikan harga akibat penyesuaian cukai di awal tahun menjadi pemicunya.
Sementara itu, untuk GKNM, tiga komoditas utama yang paling mendongkrak adalah perumahan, bensin, dan listrik. "Perumahan menyumbang 10,61 persen di perkotaan dan 11,33 persen di pedesaan. Disusul bensin dengan kontribusi 4,05 persen di perkotaan dan 4,02 persen di pedesaan, serta listrik sebesar 3,5 persen di perkotaan dan 2,7 persen di pedesaan,” lanjutnya.
Ketiga komoditas itu merupakan bagian tak terpisahkan dari kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari. Kenaikan GK tentu menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Dengan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, upaya untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi semakin menantang.Perlu langkah-langkah strategis dan terukur untuk menstabilkan harga komoditas utama dan menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.(*)
