Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PP Muhammadiyah Tunjuk Muhadjir sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang

R
Penulis: Redaksi❯
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang juga Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy.

 


Advertisement

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendi sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Efendy," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat konferensi pers di Convention Hall Masjid Walidah Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Minggu.

Dalam struktur kepengurusan PP Muhammadiyah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjabat sebagai ketua bidang ekonomi, bisnis, dan industri halal.

Dalam kesempatan itu, Haedar menegaskan bahwa penunjukan Muhadjir bukan dalam posisi sebagai Menko PMK.

Baca Juga: PP Muhammadiyah Putuskan Terima Konsesi Tambang dari Pemerintah

Dalam susunan tim pengelola tambang tersebut, PP Muhammadiyah menunjuk Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M Nurul Yamin, dan M Azrul Tanjung.

Kepada awak media, Muhadjir Effendi mengaku baru mengetahui penunjukan dirinya sebagai ketua tim pengelola tambang Muhammadiyah. "Saya malah baru tahu," ujar dia.

Menko PMK itu mengatakan belum berencana berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait dengan keputusan PP Muhammadiyah menerima hal tersebut.

"Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata dia.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan pada rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

Keputusan tersebut disebutkan berdasar pada kajian dan masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.(*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Antara
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Muhammadiyah Kaltim Serukan Gerakan Air Bersih Hadapi Kekeringan dan Karhutla

Muhammadiyah Kaltim Serukan Gerakan Air Bersih Hadapi Kekeringan dan Karhutla

Muhammadiyah Kaltim Serukan Gerakan Air Bersih Hadapi Kekeringan dan Karhutla PROKAL.CO, SAMARINDA — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimant

Kaltim Darurat Kekeringan dan Karhutla, PW Muhammadiyah Kaltim Serukan Aksi hingga Salat Istisqa

Kaltim Darurat Kekeringan dan Karhutla, PW Muhammadiyah Kaltim Serukan Aksi hingga Salat Istisqa

Kaltim Darurat Kekeringan dan Karhutla, PW Muhammadiyah Kaltim Serukan Aksi Kemanusiaan hingga Shalat Istisqa

Di Balikpapan, Muhammadiyah Siapkan 11 Lokasi Salat Idul Adha 1447 H

Di Balikpapan, Muhammadiyah Siapkan 11 Lokasi Salat Idul Adha 1447 H

BALIKPAPAN — Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Balikpapan telah merampungkan persiapan untuk menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan menyediakan 11 lokasi pelaksanaan ibadah Salat Id y

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer