Dikatakan Capt M Ridha, rekomendasi penetapan tarif bukan akhir dari segalanya, masih banyak langkah- langkah yang harus di lakukan PT. PTB untuk keberlangsungan kegiatan pelayanan di STS Muara Berau saat ini.
"Tugas yang dibebankan bukanlah hal ringan dan sebagai penyelenggara pelabuhan kami akan mendukung sekaligus mengawasi segala pelaksanaan kegiatan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Bisnis PTB, Kamaruddin Abtami menjelaskan penetapan tarif STS ini pihaknya harus menyosialisasikan regulasi tersebut kepada stakeholder khususnya para pengguna jasa pelabuhan maupun asosiasi.
Selama proses itu berjalan, pihaknya masih memberikan tenggat waktu 1-30 September 2023 untuk dilakukan penyesuaian tata cara kerja dan registrasi para pihak yang melakukan aktivitas di Terminal Alih Muat Barang Muara Berau.
"Jika ada masukan dan perubahan kami membuka ruang komunikasi dengan para stakeholder. Pada 1 Oktober 3023 dan sesuai timeline kami akan berlakukan bisnis proses dan tarif awal di terminal konsesi PTB,” jelasnya.
Direktur Operasional PTB Ario Bandoro menjelaskan kegiatan STS di Muara Berau, korporasi ditargetkan dapat meraup Rp 100 miliar untuk PNBP.
“Kita harapkan pendapatan pemerintah lebih naik ya. Yang jelas mengedepankan sertifikat kontrol. Kalau bicara target pemerintah, tidak beda jauh karena hanya 5 persen. Data kita hitung kira-kira Rp 100 miliar sampai Rp 120 miliar per tahun,” jelasnya.
Adanya penetapan tarif STS Muara Berau itu, maka akan berdampak ke Kementerian ESDM dan Kemenhub. Dengan dikelola oleh BUP, diperoleh kepastian besaran biaya yang diperlukan lewat penetapan tarif tersebut.