BALIKPAPAN-Di tengah rencana Pemprov Kaltim untuk mengembangkan Bandara APT Pranoto, Samarinda tak membuat PT Angkasa Pura I (Persero) ikut bergairah. BUMN yang sempat diminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengelola bandara tersebut awal Januari 2019 lalu itu hingga kini belum memiliki keinginan untuk mengambil alih pengelolaan.
General Manager PT Angkasa Pura I (AP) Balikpapan Farid Indra Nugraha menyatakan, memorandum of understanding (MoU) antara AP I dan Pemprov Kaltim memang masih dalam tahap pembahasan. Namun melihat kecenderungannya, pihaknya belum melihat ada keuntungan yang bisa diperoleh jika mengelola Bandara APT Pranoto. “Dari total pax tidak bertumbuh. Tidak masuk strategi nasional Angkasa Pura,” ungkap Farid, kemarin (21/5).
Dia membantah pihaknya selama ini lambat dalam mengambil alih pengelolaan APT Pranoto dari tangan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto. Dengan kondisi saat ini, mengelola dua bandara, yakni APT Pranoto dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, Balikpapan sama halnya dengan mengelola satu bandara dengan biaya ganda (double cost).
Begitu pula dengan pendapatan di sektor pajak. Di mana selama ini pajak yang dihasilkan hanya terbagi antara dua bandara. “Pajak di Balikpapan yang berkurang berpindah ke Samarinda. Kan tak ada pertumbuhan. Jadi bukan kami tak mau ambil alih APT Pranoto,” sebutnya.
Sementara bukan pekerjaan Angkasa Pura untuk meningkatkan pertumbuhan penumpang di bandara yang dikelolanya. Hal tersebut merupakan bisnis yang ditangani airline. “Bisnis airport ini ‘kan beda sama airline. Airport ini bisnis turunan, efek dari jumlah penumpang yang dihasilkan airline. Sementara airport tidak bisa menciptakan market baru,” jelas Farid.
Ini membuat Angkasa Pura dan pemegang saham di dalamnya sulit menerima situasi. Hingga keputusan menjadikan pihaknya sebagai operator penuh di APT Pranoto disebut Farid masih dalam proses pertimbangan dan memerlukan waktu untuk melihat kondisi ke depan.
Meski demikian, ujar dia, hal ini tak menutup pintu pihaknya untuk membantu penyelenggaraan operasional APT Pranoto dengan porsi tertentu. “Saya sudah bicara sama Pak Salman Lumoindong (kepala Dinas Perhubungan Kaltim). Angkasa Pura punya anak perusahaan kargo. Kami kerja sama saja antara MBS (Perusda Melati Bhakti Satya) dengan AP Logistik,” ucapnya.
Lalu pihaknya juga menawarkan kerja sama antara Perusda MBS dengan Angkasa Pura Support yang disebutnya memiliki profesionalisme dalam bidang penyediaan barang dan jasa secara umum serta secara khusus. Untuk meningkatkan quality services pengelolaan bandara yang modern. Hal ini dianggap lebih menguntungkan jika Perusda MBS bekerja sendiri dan memulai dari awal.
“Dari advertising pun anak perusahaan kami siap. Tapi kalau secara keseluruhan Angkasa Pura yang mengoperasikan APT Pranoto maka masih panjang prosesnya. Mending anak perusahaan kami yang masuk duluan,” beber Farid.
Apalagi dengan rencana Pemprov Kaltim sudah mengantongi pendapatan asli daerah (PAD) dari APT Pranoto, maka saran AP I untuk terlibat melalui anak perusahaannya lebih menjamin percepatan masuknya PAD. Dibandingkan jika pemprov ingin berjalan sendiri dengan bantuan Perusda MBS.
“Saran saya sudah, kerja sama saja antara perusda dengan anak perusahaan kami yang telah berizin dan profesional. Pun perusda punya porsi lebih baik dan bisa belajar. Dan ketika kontrak habis, terserah mereka mau mandiri ya silakan saja,” katanya.
Selain itu, ada hal yang masih membuat AP I belum bisa bergerak dari posisinya saat ini. Yakni persoalan legal standing yang belum jelas antara Pemprov Kaltim dengan Kementerian Perhubungan.
Ditambah ada penyertaan modal yang telah digelontorkan Pemprov Kaltim untuk membangun sejumlah fasilitas bandara. Yang bisa memakan waktu panjang bagi pemprov dan kementerian membahas penyerahan aset pada kemudian hari jika memang ada jalan untuk AP I mengelola APT Pranoto. “Antara Pemprov Kaltim dengan Jakarta ‘kan juga belum jelas soal penyerahan aset ini. Runway misalnya masih dipegang pemprov,” terangnya.
Pemprov Kaltim ke depan akan ikut mengelola Bandara APT Pranoto. Salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Senin (20/5), Pemprov Kaltim dan UPBU Bandara APT Pranoto Samarinda menggelar pertemuan. Ada berbagai perencanaan yang dibahas. Antara lain terkait pengelolaan sejumlah fasilitas bandara. Misalnya parkir, kargo, dan tenant di bandara tersebut.
Langkah itu diambil Pemprov Kaltim dengan pertimbangan mencari tambahan PAD yang bisa masuk ke kas daerah. Kebijakan itu bukan tanpa disertai alasan kuat. Dana triliunan rupiah telah digelontorkan pemprov untuk membangun bandara tersebut.
Kepala Dishub Kaltim Salman Lumoindong yang hadir dapat pertemuan itu mengakui, pihaknya memang ada membahas rencana kerja sama pengelolaan beberapa sarana dan prasarana Bandara APT Pranoto Samarinda.
“Kami membicarakan peluang kerja sama dengan UPBU APT Pranoto. Kami ingin mendapatkan PAD dari pengelolaan bandara. Terutama dari sisi non-aero bandara seperti pengelolaan kargo, parkir, tenant, dan media ruang,” ungkap dia.
Walau baru sebatas penjajakan awal, ujar Salman, Pemprov Kaltim akan menunjuk Perusahaan Daerah (Peruda) Melati Bhakti Satya (MBS) sebagai pihak ketiga yang akan mengelola beberapa aset bandara. “Nanti akan ada rapat lagi yang membahas rencana kerja sama itu,” katanya.
Direktur Perusda MBS Agus Dwitarto yang juga ambil bagian dalam pembahasan itu menuturkan, rencana kerja sama itu baru sebatas penjajakan. Pada pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim itu, direksi Perusda MBS sekaligus mengenalkan diri.
“Kami memang baru sebatas membicarakan rencana bisnisnya. Mulai pengelolaan kargo, parkir, dan beberapa poin lain yang bisa dikembangkan lagi nantinya. Tetapi yang merencanakan pengembangan itu adalah UPBU APT Pranoto,” jelasnya.
Adapun Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menuturkan, keterlibatan Pemprov Kaltim dalam pengelolaan sarana dan prasarana bandara sangat diperlukan. Karena hampir Rp 1 triliun lebih Pemprov Kaltim mendanai pembangunan lapangan terbang di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara tersebut itu.
“Karena kita punya saham besar di situ. Nilainya hampir Rp 1 triliun. Maka kita juga meminta beberapa bagian di bandara untuk dikelola BUMD. Dalam hal ini oleh Perusda MBS. Di antaranya parkir, advertising, kargo, dan beberapa tenant lainnya,” katanya. (rdh/rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria