Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggung Biaya Pengobatan Pribadi, KPU Hulu Sungai Tengah Santuni Anggota KPPS Rp8.250.000

J
Komisioner KPU HST, Mailinasari
Komisioner KPU HST, Mailinasari

 


Advertisement

 KPU Hulu Sungai Tengah (HST) akan menyalurkan santunan kepada petugas di TPS yang sakit. KPU mendata ada 12 orang yang sempat dan masih dirawat. Terdiri dari KPPS, PPS, dan petugas ketertiban. Namun dari jumlah itu, hanya 1 orang yang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp8.250.000. "Berdasarkan juknis, paling berhak menerima adalah petugas yang tidak mendapat jaminan sosial baik dari BPJS atau APBD dan APBN," kata Komisioner KPU HST, Meilinasari, Rabu (28/2).

Sedangkan 11 petugas lainnya telah mendapat jaminan kesehatan dari BPJS. Untuk sakit yang diderita para petugas bermacam-macam. "Untuk yang menerima bantuan ini, dia mengalami musibah kecelakaan. Dia sempat di rawat inap di klinik selama tiga hari. Kemudian harus dirujuk ke RS H Damanhuri," tambahnya.

Selama dirawat inap itu, anggota KPPS di Kecamatan Haruyan bernama Muhammad Hafni menggunakan biaya pribadi untuk pengobatan. Di RS H Damanhuri Barabai ternyata harus menjalani operasi. "Setelah ada rencana operasi, dia langsung daftar BPJS lewat pemerintah desa. Setelah operasi, sekitar enam hari di RS sudah ditanggung BPJS," sebutnya.

Advertisement

Uang santunan yang diberikan KPU itu untuk mengganti biaya pribadi yang dikeluarkan saat dirawat di klinik. Lalu kapan bantuan ini diberikan? "Kami masih melengkapi administrasi dari rumah sakit. Tinggal itu saja, baru santunan bisa diberikan," jelasnya.

Direktur RS H Damanhuri Barabai, dr Nanda mengungkapkan beberapa petugas TPS yang dirawat dominan faktor kelelahan. "Intinya kecapekan, kurang istirahat. Penyakit yang sudah ada jadi kumat," katanya.

"Memang ada beberapa pasien yang sempat dirawat secara intensif. Tapi, keadaannya sudah membaik," ungkapnya. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Gibran, Kelalaian KPU, dan Menghadirkan Demokrasi Substansial

Gibran, Kelalaian KPU, dan Menghadirkan Demokrasi Substansial

Tanggal 20 Juni 2005 KPU Provinsi Sulut menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itulah pemilihan gubernur pertama di Indonesia.

Korupsi Dana Hibah KPU Kotim: Kejati Garap 24 Saksi, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Miliar

Korupsi Dana Hibah KPU Kotim: Kejati Garap 24 Saksi, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Miliar

Penyidik Kejati Kalteng memeriksa saksi dugaan korupsi KPU Kotim.(Penkum)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer