Buntut Perkelahian, 9 Mahasiswanya Jadi Tersangka, UBT Ajukan Restorative Justice

TARAKAN - Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengajukan upaya restorative justice kepada Polres Tarakan, terkait dugaan perkelahian yang menyebabkan sembilan mahasiswa ditetapkan tersangka.
Namun pihak kepolisian turut meminta masukan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak korban, pihak pelaku dan rektorat UBT. Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar mengatakan, dari pihak korban dan tersangka sudah ada kesepakatan berdamai.
Permohonan perdamaian yang sudah ia terima, akan dipertimbangkan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
"Dalam Perpol Pasal 5a itu engga boleh juga menimbulkan keresahan masyarakat dari kasus ini. Sebagaimana diketahui, masyarakat yang resah memberikan tanggapan. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah sesuai prosedur,” ujarnya, Selasa (19/12).
Ia menegaskan, penegakan hukum yang nantinya diputuskan dari kasus ini tidak akan berpihak kepada salah satu pihak. Dalam aturan Perpol tersebut, harus memenuhi persyaratan formil hingga persyaratan khusus. Salah satunya, tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat.
"Tujuan kita menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Tarakan. Semua harus punya kepedulian yang sama, bagaimana persoalan ini ke depan engga terjadi lagi. Itu yang paling penting," pesannya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama UBT Muhammad Djaya Bakri menegaskan, proses restorative justice bukan hanya pernyataan damai dari pihak yang bersengketa. Bahkan masyarakat yang terkena dampak bisa mendukung upaya restorative justice.
“Dari 6 laporan polisi, semuanya sudah sepakat berdamai dan sebagian korban meminta ganti rugi kepada pihak tersangka,” tegasnya.
Jika nantinya ada dugaan oknum mahasiswa yang melakukan provokasi perkelahian kepada mahasiswa lain. Pihaknya akan menyerahkan langsung perkara tersebut ke pihak kepolisian. Bahkan pihaknya sudah buatkan surat pernyataan, mahasiswa siap ditindak jika melakukan pelanggaran.
Masuk di perguruan tinggi ini antara umur 18 tahun dan 19 tahun. Seyogianya menanamkan sikap menghormati sesama. “Ada saja oknum mahasiswa yang mau ikutikutan mencari eksistensi yang salah. Kami tidak berharap ini terjadi. Kalaupun ada, tidak perlu lagi dimediasi. Ke depannya diproses. Karena kami melindungi jumlah yang lebih besar. Secara presentase, tidak sampai satu persen (mahasiswa yang melanggar),” tuturnya. (sas/uno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




