Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sudah Selesai Uji Publik, Tahap Raperda KLA di Tarakan Dilaporkan ke Kemenkumham

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
KOTA LAYAK ANAK: Raperda KLA sudah dilakukan uji publik dan selanjutnya menunggu laporan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara.
KOTA LAYAK ANAK: Raperda KLA sudah dilakukan uji publik dan selanjutnya menunggu laporan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara.

TARAKAN - Rumusan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kota Layak Anak (KLA) sudah selesai dilakukan uji publik.


Advertisement

Saat ini, sudah tahap harmonisasi atau koordinasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Tarakan Dino Andrian mengatakan, uji publik sudah dilakukan bersama Forum Pemerhati Anak, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Himpunan Psikologi dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Usai dilakukan koordinasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara, selanjutnya dilaporkan ke bagian hukum Pemprov Kaltara. “Tapi kemarin ternyata ada deadline terlewatkan oleh kami di DPRD. Bahwa proses pengajuan Raperda untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham, tanggal 22 Desember sudah tutup. Sehingga waktunya tidak sempat, untuk diproses di tahun 2023,” jelasnya, Selasa (16/1).

Pihaknya berharap, di awal tahun ini bisa diproses. Sebab prosesnya tinggal harmonisasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara dan nanti dikembalikan ke DPRD Kota Tarakan sebagai lembaga yang menginisiasi.

Advertisement

“Ketika nanti saat dikembalikan tidak ada masukan atau koreksi, nanti akan kami lanjutkan ke bagian hukum provinsi. Untuk proses fasilitasi dan penomoran sebelum disahkan. Mudah-mudahan awal tahun 2024 sudah selesai dan disahkan. Karena dari sisi materi, masukan untuk melengkapi isi Raperda sudah dituangkan,” tuturnya.

Pihaknya menilai, adanya Raperda KLA yang akan disahkan menjadi Perda ini sangat penting. Menurutnya, secara legal identitasnya dibagi menjadi dua. Salah satunya isu kontekstual serta upaya pemerintah menaikan level KLA.

“Ini untuk menjawab isu konstektual saat ini. Di mana kita sering melihat eksploitasi anak secara berlebihan sesuai ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam hal ini perdagangan,” ujarnya.

Advertisement

Selain itu, keberadaannya untuk menaikan level Kota Layak Anak. Saat ini, Tarakan baru mendapatkan level pratama. Ke depan bisa menaikan menjadi nindya, utama bahkan sampai secara paripurna. (sas/uno)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Korban Harap Kewajiban PT DPK Tuntas

Vonis Handy Aliansyah Turun Jadi 3 Tahun, Korban Harap Kewajiban PT DPK Tuntas

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan terhadap perkara banding Handy Aliansyah, Direktur PT Dharma Putra Karsa (DPK), Rabu

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Lihat Utuh Fakta Persidangan

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Lihat Utuh Fakta Persidangan

Putusan Banding Handy Aliansyah Hari Ini, Kuasa Hukum Minta Hakim Lihat Utuh Fakta Persidangan

Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

Keterangan Saksi dan Ahli Dinilai Perkuat Posisi Handy Aliansyah di Sidang Banding

Keterangan mantan Direktur Utama PT Cahaya Energi Mandiri (CEM), Kim Sung Hyun, serta dua ahli hukum yang dihadirkan dalam sidang banding di

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer