Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Indikasi Kecurangan, Timsel KPU Provinsi dan Kabupaten Kota di Kaltara Digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara

I
Penulis: Indra Zakaria❯
ilustrasi
ilustrasi

Setelah melalui proses panjang mencari keadilan, kini Andi Rizal Amirsyah salah satu peserta seleksi anggota KPU yang tidak lolos akhirnya bernapas lega setelah gugatan yang dilayangkan diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda dengan dua perkara sekaligus. Yakni proses seleksi anggota KPU Kaltara dan kabupaten/kota.


Advertisement

Rizal mengaku bersyukur gugatan yang diperjuangkan akhirnya diterima pengadilan. Sehingga ia menerangkan dalam waktu dekat persidangan gugatan tersebut akan digelar. Pihaknya menegaskan memegang bukti kuat dan bertanggung jawab terhadap tuduhan yang dilayangkan terhadap Timsel KPU Kaltara dan Timsel KPU Kabupaten/Kota Se-Kaltara.

“Alhamdulillah gugatan yang saya ajukan tuntutan untuk Timsel Provinsi dan Kabupaten/Kota, gugatan nomor 8 dan 9. Rencananya kalau tidak ada perubahan sidang akan digelar tanggal 5 atau 6. Saya mengajukan 2 tuntutan sekaligus ke PTUN Samarinda,” ujarnya.

“Dengan adanya kasus di Nunukan kemarin itu menunjukkan bahwa indikasi kecurangan semakin kuat. Tapi untuk yang saya alami saya tidak mengatakan dugaan lagi, karena saya memiliki bukti pengakuan dari salah satu timsel. Gugatan itu menggugat peserta nomor 3 dari KPU provinsi dan pengumuman nomor 22 dari kabupaten/kota,” sambungnya.

Advertisement

Ia optimistis mampu memenangkan perkara tersebut dan ia berharap jika ini dapat menjadi catatan pemerintah agar lebih selektif memberikan kepercayaan individu memegang amanah penyelenggara negara. Lanjutnya, jika hasil seleksi dibatalkan, maka pihaknya mengharapkan adanya seleksi ulang.

“Otomatis kalau itu dibatalkan kabupaten/kota yang lain juga dibatalkan. Masing-masing beda provinsi gugatannya sendiri, dan kabupaten/kota gugatannya sendiri. Jadi kalau misalnya keputusan ini batal, maka seleksi harus diulang. Saya bukan tidak menerima tidak lolos, tapi saya tidak menerima kecurangan yang dilakukan,” tukasnya.

“Untuk jadwal sidang kan sebenarnya bisa maju, bisa mundur. Tergantung kesiapan pengadilan tata usaha. Karena ini kan maraton. Mungkin setelah satu kasus ini langsung ke kasus berikutnya. Yang jelas saya mengajukan 2 gugatan berbeda. Kalau kita menang otomatis keputusan timsel dapat dibatalkan pengadilan,” ucapnya.

Advertisement

Pihaknya tidak akan mengajak peserta seleksi lain yang merasa mengalami kecurangan dalam gugatannya. Namun ia mempersilakan kepada peserta seleksi lain jika ingin menjadi saksi dalam persidangan kasus tersebut. Ia menerangkan dalam hal ini pihaknya sama sekali tidak mengharapkan keuntungan pribadi, melainkan mendorong keterbukaan agar penyelenggaraan pemilu amanah dan penyelenggara tak menyalahgunakan kewenangan.

“Saya sendiri dan tidak melibatkan orang lain, termasuk peserta di Nunukan yang mengeluhkan dugaan kecurangan. Kalau dia mau jadi saksi silahkan saja, tapi saya tidak akan mengajak dia membantu saya. Kalau yang peserta di Nunukan itu mungkin tidak mengajukan (gugatan) tapi kasus di Nunukan itu akan saya jadikan contoh salah satu kecurangan untuk menguatkan gugatan saya,” tuturnya.

“Kalau persiapan saya akan menyiapkan bukti selengkap mungkin beserta saksi. Sebenarnya kan buktinya sudah dari dulu saya publish, tinggal ditunjukkan di hakim saja. Misalnya rekaman suara dari salah satu timsel, termasuk ada bukti salah satu peserta melakukan pendaftaran menggunakan rekomendasi bupati,” urainya.

“Semoga proses peradilan akan mengedepankan kejujuran dan selalu berpihak kepada yang benar. Saya berharap orang-orang yang mengisi struktur timsel ini tidak akan dilibatkan lagi untuk proses seleksi penyelenggara pemilu ke depannya karena mereka ini akan merusak demokrasi kita,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, ketua Panitia Seleksi Anggota KPU Kaltara belum dapat dikonfirmasi, baik secara langsung maupun via telepon. (zac/lim)

 
 
 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Buntut Putusan MK, 11 Pejabat KPU dan Bawaslu Resmi Diadukan ke DKPP Atas Dugaan Pelanggaran Etik

Gibran, Kelalaian KPU, dan Menghadirkan Demokrasi Substansial

Gibran, Kelalaian KPU, dan Menghadirkan Demokrasi Substansial

Tanggal 20 Juni 2005 KPU Provinsi Sulut menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itulah pemilihan gubernur pertama di Indonesia.

Korupsi Dana Hibah KPU Kotim: Kejati Garap 24 Saksi, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Miliar

Korupsi Dana Hibah KPU Kotim: Kejati Garap 24 Saksi, Kerugian Negara Ditaksir Rp10 Miliar

Penyidik Kejati Kalteng memeriksa saksi dugaan korupsi KPU Kotim.(Penkum)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer