Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ragam Masalah di Disdikbud Kaltim, Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 M, Gedung Sekolah Mangkrak dan Janji Seragam Gratis yang Molor

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Sarkowi V Zahry
Sarkowi V Zahry

Advertisement

SAMARINDA – Temuan mengejutkan mencuat dalam rapat pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027 di Benua Etam. Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dibuat berang setelah menemukan ketidakcocokan data pagu indikatif anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dengan nilai selisih yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 400 hingga Rp 500 miliar.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahri, membeberkan bahwa dalam pemaparan internal Disdikbud, pagu indikatif tercatat berada di angka Rp 2,2 triliun. Namun anehnya, saat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), angka tersebut merosot menjadi sekitar Rp 1,8 triliun.

"Selisihnya cukup besar, sekitar Rp 400 sampai Rp 500 miliar. Ini harus segera dicocokkan. Kalau baru dikoreksi di akhir pembahasan, akan sulit menentukan program mana yang harus disesuaikan," tegas Sarkowi.

Advertisement

Bukan hanya persoalan janggalnya selisih anggaran setengah triliun rupiah tersebut yang memicu amarah dewan. Komisi IV juga mencecar Disdikbud Kaltim terkait lambannya penyelesaian proyek fisik pembangunan gedung SMA dan SMK. Beberapa proyek yang menggunakan dana APBD 2024 dan 2025 dilaporkan masih belum rampung hingga pertengahan 2026 ini.

"Beberapa proyek pembangunan SMA dan SMK masih belum selesai. Ini sangat kami sayangkan karena berpotensi menghambat pelayanan pendidikan bagi masyarakat," ujar Sarkowi dengan nada kecewa.

Tak berhenti di situ, distribusi seragam sekolah gratis melalui 'Program Gratispol' yang tak kunjung terealisasi juga tak luput dari semprotan dewan. Sarkowi menegaskan, alasan klasik Disdikbud terkait alotnya proses pendataan siswa baru dan kendala pengukuran ukuran baju tidak bisa terus-menerus dijadikan tameng keterlambatan.

Advertisement

DPRD mendesak agar seluruh validasi data segera dituntaskan tanpa alasan, sehingga pembagian seragam gratis bisa direalisasikan paling lambat pada Agustus 2026. Sarkowi mengingatkan bahwa sektor pendidikan merupakan pilar dan prioritas vital pembangunan Kalimantan Timur, apalagi posisi Kaltim kini sangat strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran, penyelesaian proyek fisik gedung sekolah, hingga eksekusi program bantuan siswa harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu demi masa depan anak bangsa. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum SAMARINDA — Polemik mutasi dan penataan gur

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mengambil langkah agresif untuk membera

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer