Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
M Darlis
M Darlis

Advertisement

SAMARINDA — Kebijakan mutasi puluhan guru SMA se-Kalimantan Timur yang digulirkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim menuai polemik tajam. Langkah yang dimotori Disdikbud Kaltim dengan dalih penetapan sekolah unggulan ini dinilai sewenang-wenang, menabrak aturan kepegawaian, hingga mengorbankan kesejahteraan para pendidik.

Sikap tegas langsung ditunjukkan DPRD Kaltim melalui Komisi IV. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbaru, dewan memberikan ultimatum keras agar kebijakan tersebut segera dibatalkan atau siap berhadapan dengan konsekuensi hukum birokrasi.

"Kami beri waktu satu minggu untuk menjalankan surat perintah Pak Gubernur per Mei 2024. Nota Dinas harus dicabut, dan guru-guru yang dimutasi wajib dikembalikan ke formasi awal," tegas Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Advertisement

Sarat Maladministrasi dan Abaikan Perintah Gubernur

Keputusan mutasi yang telah berjalan lebih dari 1,7 tahun ini belakangan terbukti sarat maladministrasi. Pemindahan belasan hingga puluhan guru SMA—termasuk di SMA Negeri 10 Samarinda—hanya berlandaskan Surat Perintah Tugas atau Nota Dinas, bukan keputusan resmi sesuai mekanisme kepegawaian baku.

Bahkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim bersama Biro Organisasi menegaskan bahwa proses mutasi tersebut tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Gubernur Kaltim sendiri sebenarnya sudah menerbitkan surat tertulis sejak Mei 2024 untuk membatalkan mutasi tersebut karena dinilai melanggar aturan. Namun, perintah kepala daerah itu terkesan diabaikan oleh Disdikbud.

Advertisement

"Tujuannya mungkin bagus, menerjemahkan instruksi revitalisasi sekolah unggulan. Namun penerjemahannya melampaui muatan, salah terjemah, akhirnya menabrak undang-undang, menabrak formasi, dan mengabaikan mekanisme baku," lanjut Darlis.

Dampak Langsung ke Puluhan Guru

Pemetaan asal-asalan tanpa melihat kebutuhan riil di lapangan ini berdampak langsung pada 50 hingga 60 guru di Kaltim, hingga memicu tumpang tindih distribusi tenaga pendidik.

DPRD Kaltim menegaskan tidak melarang adanya penataan atau pergeseran guru selama dibutuhkan sekolah, namun seluruh prosedurnya wajib dikembalikan ke koridor hukum. Mekanisme yang benar harus melalui pengusulan resmi dari Disdikbud ke Biro Organisasi, diselaraskan oleh BKD, serta dikordinasikan dengan Kementerian PAN-RB—khususnya terkait formasi Guru PPPK.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum SAMARINDA — Polemik mutasi dan penataan gur

Ragam Masalah di Disdikbud Kaltim, Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 M, Gedung Sekolah Mangkrak dan Janji Seragam Gratis yang Molor

Ragam Masalah di Disdikbud Kaltim, Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 M, Gedung Sekolah Mangkrak dan Janji Seragam Gratis yang Molor

Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 Miliar di Disdikbud Kaltim Bikin Waswas, DPRD Kaltim "Semprot" Disdikbud!

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mengambil langkah agresif untuk membera

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer