Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disdikbud Kaltim Dalihkan Mutasi Guru 'Penugasan', Korban Bongkar Bobrok Seleksi dan Cacat Hukum

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Kantor Disdikbud Kaltim
Kantor Disdikbud Kaltim

Advertisement

 
SAMARINDA — Polemik mutasi dan penataan guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur kian memanas. Di balik klaim penataan sesuai Analisis Jabatan (Anjab) dan aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN), gelombang kekecewaan membuncah dari para pendidik yang merasa menjadi korban dari kebijakan janggal, intimidatif, hingga tak transparan.

Ketegangan ini mencuat pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kaltim yang merekomendasikan pemulihan posisi para guru. Namun di lapangan, argumen birokrasi Disdikbud Kaltim berbenturan keras dengan realitas pahit yang dialami para pendidik.

Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, membantah tuduhan adanya mutasi sepihak. Ia bergeming bahwa langkah yang diambil pemerintah provinsi murni merupakan penugasan internal untuk pemenuhan Sekolah Unggulan.

Advertisement

"Pertama, saya mau tegaskan bahwa tidak ada mutasi. Yang ada adalah nota penugasan, dasarnya Pergub Sekolah Unggulan. Ini kebutuhan karena kita mencari guru-guru yang kompeten untuk Sekolah Unggulan," ujar Armin.

Armin berdalih, nota penugasan tersebut tidak mengubah SK Gubernur para guru. Mengenai instruksi dari DPRD dan Gubernur agar guru dikembalikan ke sekolah asal, ia menyatakan proses penataan di BKN dan KemenPAN-RB terus berjalan, di mana tersisa enam PNS yang belum tuntas akibat terhalang formasi PPPK. Pihaknya tengah berkonsultasi agar regulasi ini rampung per 1 Oktober.

Seleksi Abal-abal: Sedang Umrah Malah Lolos

Advertisement

Pembelaan dinas berbanding terbalik dengan pengakuan para guru. Seorang guru SMAN korban pemindahan membongkar serangkaian kejanggalan sistemik sejak proses tes.

"Dari awal prosesnya sudah tidak benar. Saat pengumuman berkas, tiba-tiba ada 15 orang diminta memperbaiki berkas yang mayoritas justru disuruh lolos. Bahkan ada peserta yang tidak ikut tes, bahkan ada yang sedang umrah—tetapi di pengumuman justru dinyatakan lolos!" ungkap narasumber guru pria tersebut.

Ia juga mengeluhkan pola pemindahan tempat tugas yang tidak profesional hingga mengganggu psikologis. Nasib guru dinilainya dipermainkan hanya karena alasan "salah input" operator Diknas. Status pemindahan yang hanya mengandalkan Surat Penugasan Terpadu (SPT) juga membuat posisi guru rentan tergeser oleh PPPK baru, yang berdampak langsung pada pemenuhan jam mengajar dan pencairan sertifikasi.

Tudingan Cacat Hukum dan Langkah LBH PGRI

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

Sarat Maladministrasi, DPRD Kaltim Buka Suara Soal Mutasi Puluhan Guru SMA

Ragam Masalah di Disdikbud Kaltim, Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 M, Gedung Sekolah Mangkrak dan Janji Seragam Gratis yang Molor

Ragam Masalah di Disdikbud Kaltim, Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 M, Gedung Sekolah Mangkrak dan Janji Seragam Gratis yang Molor

Selisih Anggaran Fantastis Rp 400 Miliar di Disdikbud Kaltim Bikin Waswas, DPRD Kaltim "Semprot" Disdikbud!

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru

Sanksi Tegas Menanti! Disdikbud Kaltim Larang Keras Sekolah Jual Seragam ke Siswa Baru SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur mengambil langkah agresif untuk membera

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer