Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kasus Honor Disdikbud Kukar, Praktisi Hukum Jelaskan Peran Bankaltimtara sebagai Pelaksana Transfer

E
Praktisi Hukum, Muhammad Iqbal (Istimewa)
Praktisi Hukum, Muhammad Iqbal (Istimewa)

Advertisement


PROKAL.CO, TENGGARONG – Praktisi hukum Muhammad Iqbal menilai penentuan tanggung jawab dalam dugaan penyimpangan pembayaran honor tenaga non-ASN di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Kartanegara harus didasarkan pada titik terjadinya perubahan data dan bukti di setiap tahapan pembayaran.

Penelusuran, menurut dia, tidak cukup hanya diarahkan kepada pihak yang terakhir menyalurkan dana. Penyidik perlu membandingkan dokumen yang disiapkan, diperiksa, disetujui, hingga akhirnya diterima dan dilaksanakan oleh bank.

“Jadi, ukurannya sederhana: data itu berubah di tahapan siapa, dilakukan oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan akhirnya dieksekusi oleh siapa. Pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada bukti, kesalahan dan hubungan sebab akibat, bukan sekadar karena jabatan atau nama institusinya,” kata Iqbal dalam keterangannya.

Advertisement

Pernyataan itu disampaikan berkaitan dengan temuan BPK atas pembayaran Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Disdikbud Kukar Tahun Anggaran 2025. BPK mencatat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sekitar Rp36,7 miliar. Pembayaran tersebut disalurkan melalui Bankaltimtara sebagai bank operasional mitra pemerintah daerah.

Iqbal menjelaskan, mekanisme pengelolaan keuangan daerah membagi kewenangan kepada sejumlah pejabat sebagai bentuk pengendalian. Organisasi perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen pembayaran.

Dalam prosedur pembayaran langsung, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK Unit SKPD memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen, perhitungan nominal, serta kebenaran materiil mengenai hak pihak yang menagih.

Advertisement

Setelah proses tersebut, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar. Kuasa Bendahara Umum Daerah kemudian memeriksa kelengkapan SPM, perhitungan tagihan, dan ketersediaan dana sebelum menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D.

Pembagian kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 148, dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Menurut Iqbal, kebenaran data penerima dan hak untuk memperoleh pembayaran berada dalam lingkup pemeriksaan pejabat pemerintah daerah yang menyiapkan, memverifikasi, dan menyetujui dokumen. Sementara itu, bank bertanggung jawab menjalankan transfer sesuai perintah yang diterima dan disahkan.

“Bank bertanggung jawab memastikan dana disalurkan sesuai perintah yang sah,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer