Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJS Kesehatan Gandeng Media Kukar Perkuat Edukasi JKN dan Tangkal Disinformasi

E
Pertemuan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dengan wartawan Kukar (Istimewa)
Pertemuan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda dengan wartawan Kukar (Istimewa)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Informasi mengenai jaminan kesehatan semakin penting di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda membangun kemitraan dengan puluhan awak media di Kutai Kartanegara (Kukar).

Pertemuan tersebut berlangsung di Rumah Makan Ronde Mbah Sumirah, Selasa (18/8/2026). Forum ini menjadi ruang komunikasi antara BPJS Kesehatan dan media untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sekaligus membuka ruang pengawasan terhadap pelayanan dan berbagai persoalan yang dihadapi peserta.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi (SDMUK) BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Samiaji, mengatakan media memiliki peran penting sebagai mitra dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Advertisement

BPJS Kesehatan Cabang Samarinda sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Karena itu, menurutnya, sinergi dengan media diperlukan agar informasi mengenai program JKN dapat diterima masyarakat secara utuh dan tidak kalah oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Saat ini tantangan komunikasi publik semakin besar dengan berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kemudahan membuat dan menyebarkan konten membuat informasi yang keliru dapat beredar dengan cepat, termasuk mengenai BPJS Kesehatan dan pelayanan peserta,” ujar Samiaji.

Karena itu, ia berharap media tetap menjadi penyeimbang informasi sekaligus membantu mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan yang faktual.

Advertisement

“Media ini agen informasi, biar menjadi penyeimbang dan bantu mencerdaskan masyarakat,” katanya.

Selain sebagai mitra informasi, Samiaji juga meminta media ikut menjadi mata dan telinga BPJS Kesehatan dalam mendeteksi persoalan di lapangan. Laporan mengenai dugaan pelanggaran, termasuk gratifikasi maupun persoalan etika pelayanan, diharapkan dapat disampaikan melalui jalur yang tersedia.

“Saya pastikan BPJS Kesehatan ini tidak dikenakan biaya sepeser pun,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kabupaten Kukar BPJS Kesehatan, Ika Irawati, menekankan bahwa masyarakat perlu memahami JKN bukan sebagai layanan yang dibeli berdasarkan besaran iuran, melainkan sistem perlindungan kesehatan yang dibangun melalui prinsip gotong royong.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer