Pemkab Kukar Gandeng Kejari, Dari Pendampingan Erau hingga Penyelamatan Aset Daerah

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat kerja sama hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar untuk mengawal kegiatan strategis sekaligus membenahi aset daerah yang selama ini bermasalah. Kerja sama tersebut mencakup pendampingan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan hingga inventarisasi aset yang dikuasai pihak ketiga.
Perjanjian kerja sama itu ditandatangani Pemkab Kukar dan Kejari Kukar di Pendopo Odah Etam, Kamis (20/8/2026). Salah satu agenda yang mendapat pendampingan ialah pelaksanaan Festival Budaya Adat Erau 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan kerja sama melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diarahkan untuk memastikan berbagai kegiatan strategis berjalan sesuai ketentuan. “Kami ber-MOU terkait dengan pendampingan semua kegiatan-kegiatan strategis yang ada di Disdikbud, termasuk salah satunya terkait dengan hibah kepada Kesultanan dalam rangka pelestarian adat budaya yang ada di Kutai Kartanegara,” kata Aulia.
Menurutnya, pendampingan juga mencakup Festival Budaya Adat Erau 2026 yang menjadi salah satu agenda kebudayaan di Kukar. “Di dalamnya salah satunya itu ada kegiatan Festival Budaya Adat Erau tahun 2026. Jadi itu nanti akan didampingi oleh teman-teman kejaksaan, sehingga proses pelaksanaannya itu sesuai dengan regulasi yang ada,” ujarnya.
Kajari Kukar Aji Kalbu Pribadi mengatakan kerja sama dengan Disdikbud dan BPKAD menjadi langkah awal pendampingan hukum terhadap sejumlah kegiatan strategis. Pendampingan tersebut juga akan dilakukan dalam pelaksanaan Erau maupun inventarisir sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan mencoba memberi pendampingan bagi Disdikbud dan membantu BPKAD menginventarisasi aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah yang saat ini dikuasai pihak ketiga tanpa seizin pemerintah daerah," jelas Aji Kalbu. Selain pendampingan kegiatan, kerja sama Pemkab Kukar dan Kejari juga diarahkan pada penertiban serta penyelamatan aset daerah.
Aulia mengatakan masih terdapat aset Pemkab Kukar yang dikuasai pihak lain maupun berperkara. Seluruh aset tersebut akan diinventarisasi bersama Kejaksaan untuk menentukan langkah penyelesaian. “Karena aset ini ada yang dimiliki oleh pihak lain, ada yang masih berperkara dengan pihak lain. Itu nanti akan kita inventarisir dan ini kita kerja samakan dengan kejaksaan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya,” terang Aulia.
Ia menegaskan, inventarisasi diperlukan agar status setiap aset menjadi jelas. “Biar jelas, kalau memang misalnya bukan aset Pemkab, ya kita serahkan ke pihak lain. Kalau memang aset Pemkab, dari pihak lain itu harus menyerahkan ke pemerintah daerah,” tegasnya.
Kepala BPKAD Kukar Sukotjo mengungkapkan persoalan aset daerah tidak seluruhnya merupakan masalah baru. Sejumlah aset merupakan peninggalan persoalan lama yang belum memiliki dokumen maupun pencatatan yang memadai. “Kutai Kartanegara memiliki peninggalan masalah lama. Banyak aset kita barangnya ada, tetapi nilainya tidak ada dan tidak tercatat,” kata Sukotjo.
Ia mencontohkan sejumlah kendaraan lama yang masih tercatat atau pernah digunakan organisasi perangkat daerah, tetapi dokumen kepemilikannya tidak lagi tersedia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




