3.000 Lebih PPPK Guru di Kukar Berpeluang Jadi PNS, Disdikbud Tunggu Aturan Pusat

PROKAL.CO, TENGGARONG – Kabar soal peluang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya guru, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026 mulai menjadi perhatian di daerah. Di Kutai Kartanegara (Kukar), ribuan guru PPPK masih harus menunggu kepastian karena pemerintah daerah belum menerima regulasi yang menjadi dasar pengangkatan tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar Heriansyah mengatakan, Pemkab Kukar masih menunggu petunjuk teknis (juknis), Peraturan Pemerintah (PP), serta Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen).
Jika regulasi tersebut terbit, proses pengangkatan PPPK guru menjadi PNS disebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kalau memang sudah ada juknis dan PP-nya, kemudian Permendikdasmen-nya, maka ini akan menjadi kewenangan pusat. Pusat nanti yang akan mengangkat itu untuk menjadi PNS,” kata Heriansyah.
Wacana tersebut berpotensi menyentuh jumlah besar tenaga pendidik di Kukar. Heriansyah menyebut terdapat sekitar 3.000 lebih PPPK guru yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Kukar.
Jumlah tersebut menjadi bagian dari keseluruhan ASN Kukar yang mencapai lebih dari 7.000 orang. Rinciannya, sekitar 3.000 lebih PPPK guru dan sekitar 4.000 PNS.
“Untuk PPPK guru ada sekitar 3.000 lebih. Kalau yang PNS itu sekitar 4.000. Makanya total kita hampir 8.000, 7.000 lebih,” ujarnya.
Heriansyah menjelaskan, secara umum ASN terdiri atas dua status, yakni PNS dan PPPK. Dalam skema PPPK sendiri terdapat beberapa kategori, termasuk pegawai yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu.
Dari sisi penghasilan, gaji PPPK disebut hampir sama dengan PNS. Perbedaan utama berada pada hak pensiun.
“Gaji PPPK itu hampir sama dengan PNS, hanya saja dia tidak menerima uang pensiun,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




