HMI Kukar Tuntut Transparansi Bankaltimtara soal Pengelolaan Keuangan Daerah

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pengelolaan uang daerah menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam aksi di Kantor Bankaltimtara Cabang Tenggarong, Senin (24/8/2026), mahasiswa meminta bank transparan mengenai sejumlah transaksi dan fasilitas keuangan yang berkaitan dengan Pemkab Kukar.
HMI Kukar membawa empat tuntutan utama. Mereka meminta keterbukaan data saham Kabupaten Kukar beserta dividen setiap tahun, data perorangan penerima kredit Kukar Idaman dan total dana yang telah disalurkan, hingga rincian penggunaan pinjaman Rp820 miliar Pemkab Kukar.
HMI juga meminta pimpinan Bankaltimtara Cabang Tenggarong mundur. Desakan itu dikaitkan dengan polemik salah transfer yang disebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai Rp36,7 miliar di salah satu dinas di Kukar.
Ketua Umum HMI Cabang Kukar Zulhansyah mengatakan, tuntutan tersebut merupakan hasil evaluasi dan kajian internal organisasi, terutama terkait pinjaman daerah Rp820 miliar.
“Hasil evaluasi kami dan kajian internal, terutama berkaitan dengan pinjaman kredit Rp820 miliar. Oleh karena itu, selain pinjaman, kami juga menanyakan posisi Bankaltimtara dalam isu Disdikbud Kukar yang kemarin sempat ramai,” kata Zulhansyah.
Mahasiswa juga ia pastikan memahami adanya batasan informasi yang dapat disampaikan bank, terutama terkait perlindungan data nasabah. Namun, HMI tetap meminta ada komunikasi agar persoalan yang menyangkut keuangan daerah dapat dikawal secara terbuka.
“Pihak Bankaltimtara sudah menyampaikan bahwa tidak semua proses bisa disampaikan secara terbuka kepada kami. Kami juga memahami itu sebagai hak bank untuk melindungi beberapa informasi terkait dan nasabah,” ujarnya.
HMI, kata Zulhansyah, tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada aksi demonstrasi. Mereka berharap Bankaltimtara ikut memastikan setiap proses yang berkaitan dengan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami hanya ingin bekerja sama dengan Bankaltimtara agar isu dan masalah yang terjadi ini bisa dikawal dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Jika pun Bankaltimtara dalam hal ini mendapatkan titik yang keliru, harapan kami untuk bersama-sama bertanggung jawab demi menjaga posisi keuangan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.
Zulhansyah juga menyoroti dampak pinjaman daerah terhadap kondisi keuangan Pemkab Kukar. Menurutnya, alokasi anggaran untuk membayar utang dapat memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




