Tanggapi Penggeledahan Kantor BPKAD, Ketua DPRD Kukar Dorong Temuan BPK Segera Diusut

PROKAL.CO, TENGGARONG – Penggeledahan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai DPRD menjadi bagian penting untuk mengurai dugaan penyimpangan pembayaran honorarium tenaga pendidik non-ASN secara menyeluruh.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Sebab, pembayaran anggaran melibatkan rangkaian administrasi keuangan hingga proses transfer melalui perbankan.
“Karena memang itu kan keterkaitan. Tidak mungkin yang jadi problem sebenarnya terkait dengan Dinas Pendidikan saja,” ujar Ahmad Yani, Rabu (9/9/2026) kemarin.
Ia menjelaskan, sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran berada di BPKAD. Di antaranya data transfer dan surat perintah membayar (SPM), sementara pihak perbankan menjalankan pembayaran berdasarkan perintah yang diterima.
Atas dasar itu, Ahmad Yani menilai penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat membantu menelusuri bagaimana rangkaian pembayaran tersebut berlangsung.
“Kami apresiasi karena penyidik Polda maupun Polres ingin menyelesaikan kasus yang ada sebenarnya,” katanya.
Menurutnya, proses penyidikan perlu mengurai secara utuh mekanisme pembayaran honorarium tersebut, termasuk pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam setiap tahapan.
Namun, Yani menekankan proses hukum tidak semata-mata berujung pada penetapan pihak yang bertanggung jawab. Jika dalam perkara tersebut terbukti terdapat kerugian negara atau daerah, ia berharap kerugian itu dapat dikembalikan.
“Harapan kami melalui APH, minimal bagaimana memastikan mengembalikan kerugian negara. Itu yang sangat penting sebenarnya,” ucapnya.
Hal tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang nilainya diproyeksikan mencapai sekitar Rp36 miliar.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




