Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tanggapi Penggeledahan Kantor BPKAD, Ketua DPRD Kukar Dorong Temuan BPK Segera Diusut

E
 Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co)
 Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Penggeledahan Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai DPRD menjadi bagian penting untuk mengurai dugaan penyimpangan pembayaran honorarium tenaga pendidik non-ASN secara menyeluruh.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari sisi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Sebab, pembayaran anggaran melibatkan rangkaian administrasi keuangan hingga proses transfer melalui perbankan.

“Karena memang itu kan keterkaitan. Tidak mungkin yang jadi problem sebenarnya terkait dengan Dinas Pendidikan saja,” ujar Ahmad Yani, Rabu (9/9/2026) kemarin.

Advertisement

Ia menjelaskan, sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pencairan anggaran berada di BPKAD. Di antaranya data transfer dan surat perintah membayar (SPM), sementara pihak perbankan menjalankan pembayaran berdasarkan perintah yang diterima.

Atas dasar itu, Ahmad Yani menilai penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum dapat membantu menelusuri bagaimana rangkaian pembayaran tersebut berlangsung.

“Kami apresiasi karena penyidik Polda maupun Polres ingin menyelesaikan kasus yang ada sebenarnya,” katanya.

Advertisement

Menurutnya, proses penyidikan perlu mengurai secara utuh mekanisme pembayaran honorarium tersebut, termasuk pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam setiap tahapan.

Namun, Yani menekankan proses hukum tidak semata-mata berujung pada penetapan pihak yang bertanggung jawab. Jika dalam perkara tersebut terbukti terdapat kerugian negara atau daerah, ia berharap kerugian itu dapat dikembalikan.

“Harapan kami melalui APH, minimal bagaimana memastikan mengembalikan kerugian negara. Itu yang sangat penting sebenarnya,” ucapnya.

Hal tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang nilainya diproyeksikan mencapai sekitar Rp36 miliar.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer