Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BBPJN Kaltim Kaji Dinding Penahan Bertiang Pancang untuk Longsor Jembayan

E
Pertemuan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama BBPJN Kaltim (Istimewa)
Pertemuan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama BBPJN Kaltim (Istimewa)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Penanganan longsor di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), mulai mengarah pada solusi teknis. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur mengkaji pemasangan dinding penahan tanah yang diperkuat tiang pancang untuk menstabilkan bibir sungai yang mengalami amblas.

Kajian dilakukan setelah tim BBPJN Kaltim melakukan investigasi dan pengeboran tanah di lokasi longsor. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan desain dan metode penanganan yang aman.

Plt Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan BBPJN Kaltim Akmizal mengatakan kondisi tanah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan desain penanganan.

Advertisement

“Kami sedang mengkaji opsi pemasangan dinding penahan tanah yang diperkuat dengan tiang pancang guna menstabilkan area bibir sungai yang amblas,” ujar Akmizal saat audiensi dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Rumah Jabatan Bupati Kukar, Kamis (10/9/2026).

Namun, penanganan tidak hanya diarahkan pada solusi permanen. BBPJN Kaltim juga membahas langkah sementara agar penutupan akses Jalan Jembayan tidak berlangsung terlalu lama dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dapat ditekan.

Akmizal menyebut akses tersebut berkaitan dengan mobilitas masyarakat, distribusi barang, hingga aktivitas ekonomi. Karena itu, skema pengalihan arus lalu lintas selama pekerjaan penanganan juga perlu disiapkan.

Advertisement

Dukungan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR turut dibicarakan untuk membantu menangani dampak yang muncul akibat gangguan akses jalan.

Di sisi lain, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan penanganan longsor Jembayan harus menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan masyarakat sekaligus konektivitas wilayah.

“Penanganan jalan longsor ini harus benar-benar dikerjakan karena ini sangat penting dan mendesak,” tegas Aulia.

Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, kata Aulia, tidak boleh mengesampingkan kebutuhan infrastruktur yang sifatnya mendesak. Pemkab Kukar berharap pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat memberikan dukungan anggaran, sementara pemerintah daerah siap berkontribusi sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer