Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tegaskan Tak Ada Ampun, Bupati Kukar Dorong Penindakan Hukum Pelaku Karhutla hingga Larangan Kelola

E
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
 Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG - Di tengah keringat yang jatuh, asap yang dihembus kala ratusan petugas berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Masih ada segelintir orang yang mengambil kesempatan dari musibah ini untuk menanam pohon sawit.

Penanganan itu ternyata masih perlu atensi lebih dan menyeluruh. Yang diperlukan untuk mengatasi Karhutla yang menimpa Kalimantan bukan sekedar pemadaman di lapangan. Tapi juga pengawasan ketat pascakebakaran agar lahan hangus tidak dimanfaatkan secara ilegal.

Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) setelah melihat dinamika penanganan karhutla di beberapa daerah Kalimantan. Dengan Maklumat Kapolda Kalimantan Timur dan arahan Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan Karhutla, Kukar menyatakan langkah tegas ini.

Advertisement

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memastikan pemerintah daerah sepakat dengan pusat untuk menutup rapat tiap celah pembukaan lahan melalui metode bakar. Terutama untuk kepentingan ekspansi korporasi sawit. 

"Sebagaimana yang kita pahami, Pak Kapolda sudah mengeluarkan maklumat terkait kebakaran hutan ini, tidak ada ampun. Bahkan Bapak Presiden sendiri sudah mengatensi bahwa tidak ada ampun untuk aksi korporasi yang membuka lahan dengan cara membakar," tegas Aulia saat ditemui, Jumat (11/9/2026).  

Keseriusan penindakan hukum tersebut mulai berjalan di wilayah Kukar. Aparat kepolisian baru saja mengamankan lima orang terduga pelaku pembakaran di Kecamatan Muara Kaman untuk proses penyelidikan lebih lanjut. "Memang seperti laporan yang kami terima di Muara Kaman kemarin, ada lima orang yang diamankan. Mereka sudah dibawa ke Polsek untuk dimintai keterangan lebih lanjut," ungkap Bupati. 

Advertisement

Ia menegaskan kebakaran hutan dan lahan sangat jarang timbul secara alamiah tanpa pemicu. Jika terbukti ada kesengajaan manusia di baliknya, proses peradilan wajib berjalan tanpa pandang bulu. 

"Kita paham api ini tidak muncul serta-merta, pasti ada pemicunya. Nah, ketika pemicu ini dilakukan dalam proses kesengajaan, maka langkah hukum sebagaimana mestinya akan kita dorong," tambahnya lugas. 

Sikap tanpa kompromi yang diambil Pemkab Kukar dilandasi oleh besarnya risiko dan pengorbanan personel di garis depan. Tim gabungan dan warga setempat kerap berjibaku mempertaruhkan keselamatan demi melokalisasi kobaran api di medan yang berat. 

"Effort untuk memadamkan api sangat besar, sangat luar biasa. Saya memonitor setiap saat bagaimana pengorbanan kawan-kawan relawan, Damkar, BPBD, hingga masyarakat yang ada di lapangan," kata Aulia. 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer