Hari Perhubungan ke-55 Jadi Momentum Kukar Berbenah di Sektor Transportasi

PROKAL.CO, TENGGARONG – Peringatan Hari Perhubungan ke-55 di Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi momentum untuk melihat kembali pekerjaan rumah sektor transportasi yang masih menunggu penyelesaian. Mulai dari marka jalan, lampu penerangan, kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga konektivitas antarkecamatan masih menjadi bagian dari pembenahan infrastruktur perhubungan di daerah.
Peringatan tersebut digelar di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Kamis (17/9/2026). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan peringatan Hari Perhubungan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi insan perhubungan, tetapi juga momentum untuk melihat persoalan yang masih harus diselesaikan.
“Hari ini kita melaksanakan peringatan Hari Perhubungan yang ke-55. Tentunya kami dari pemerintah daerah pertama mengapresiasi kerja dan kinerja kawan-kawan insan perhubungan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perhubungan,” kata Aulia.
Menurutnya, kinerja Dishub selama ini telah membantu mengatur proses perhubungan di wilayah Kukar. Namun, pekerjaan rumah di sektor tersebut masih cukup banyak dan pemerintah daerah terus berupaya menyelesaikannya.
Di jalur darat, misalnya, masih terdapat sejumlah marka yang belum terpasang. Kondisi penerangan jalan juga belum sepenuhnya optimal. Persoalan kendaraan ODOL turut menjadi perhatian, terutama jika dikaitkan dengan kondisi jalan mantap yang tersedia di Kukar.
“Nah, ini pun masih menjadi PR kita. Konektivitas antarkecamatan juga masih punya PR, dua kecamatan yang belum terhubung ibu kota kecamatannya secara darat dengan kecamatan yang lain. Maramute dan Marau Wis itu juga masih menjadi PR kita di Hari Perhubungan,” ujarnya.
Pembenahan juga menyasar transportasi sungai yang menjadi bagian penting dari konektivitas wilayah Kukar.
Aulia menyebut masih ada jeti atau pelabuhan yang belum mengantongi izin tetapi tetap menjalankan aktivitas. Selain itu, persoalan penundaan pemanduan turut menjadi perhatian pemerintah daerah.
Kelengkapan dokumen kapal juga menjadi bagian yang dibahas. Pemerintah ingin kapal-kapal yang beroperasi di Kukar memiliki surat izin kapal atau SIUPAL melalui sistem informasi perkapalan.
“Selain itu, bagaimana kita melengkapi kapal-kapal yang ada di Kabupaten Kukar ini dengan surat izin kapal atau SIUPAL, yang aplikasinya menggunakan sistem informasi perkapalan. Ini yang tadi menjadi salah satu topik yang kita bahas,” terang Aulia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




