KUA-PPAS Perubahan 2026 Kukar Tembus Rp7,9 Triliun, 2027 Baru Rp5,4 Triliun

PROKAL.CO, TENGGARONG – Rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD Kutai Kartanegara (Kukar) Tahun Anggaran 2026 disepakati di angka sekitar Rp7,9 triliun. Sementara KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 baru dipatok Rp5,4 triliun, belum memasukkan potensi Dana Kurang Salur (DKS) yang masih ditunggu pemerintah daerah.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I DPRD Kukar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Rabu (23/9/2026). Rapat membahas sekaligus menyepakati KUA-PPAS 2027 serta KUA-PPAS Perubahan 2026.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menjelaskan, angka Rp7,9 triliun pada perubahan APBD 2026 tidak berarti kemampuan anggaran daerah tiba-tiba meningkat. Angka tersebut terlihat lebih besar karena terdapat penatausahaan pinjaman Bank Kaltimtara sebesar Rp820 miliar.
Menurut Aulia, anggaran murni 2026 berada di kisaran Rp7,2 triliun. Dalam perubahan, anggaran tersebut menjadi sekitar Rp7,1 triliun. Kemudian ditambahkan Rp820 miliar untuk penatausahaan pinjaman yang sifatnya masuk dan langsung keluar kembali.
“Karena di perubahan ini kita memasukkan untuk menatausahakan pinjaman di Bank Kaltimtara yang sebesar Rp820 miliar. Sehingga itu terlihat seperti anggaran in-out saja. Dia masuk, langsung keluar lagi,” jelas Aulia.
Dengan mekanisme tersebut, total angka perubahan APBD kemudian terlihat mencapai sekitar Rp7,9 triliun. Aulia menegaskan hal itu perlu dijelaskan agar tidak muncul persepsi bahwa anggaran perubahan 2026 lebih besar dibandingkan anggaran murni karena adanya tambahan ruang fiskal yang besar.
Sementara untuk 2027, pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati angka sementara Rp5,4 triliun. Angka tersebut belum memasukkan Dana Kurang Salur yang masih menjadi hak Kukar.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, KUA-PPAS 2027 sebesar Rp5,4 triliun merupakan platform awal dalam penyusunan APBD, bukan angka final.
“Alhamdulillah kita sudah menyetujui KUA-PPAS tahun anggaran 2027 dengan nilai Rp5,4 triliun. Itu tidak dan belum termasuk dana kurang salur yang kira-kira memang akan diperhitungkan dan yang mau nanti disalurkan di tahun 2027,” kata Ahmad Yani.
Menurutnya, masih terdapat sekitar Rp2,2 triliun Dana Kurang Salur yang diharapkan dapat masuk dalam APBD 2027 apabila realisasinya terealisasi. Selain itu, masih terdapat kemungkinan pendapatan daerah lain yang sah yang dapat memengaruhi postur anggaran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




