Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bupati Kukar Sambut Baik PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh dengan Gaji APBN di 2028

E
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

 PROKAL.CO, TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri menyambut baik kesepakatan pemerintah dan DPR RI mengenai pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Bagi Aulia, kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan status kepegawaian. Pengangkatan menjadi penuh waktu dinilai memberikan kepastian kepada tenaga pendidik yang sebelumnya telah dinyatakan dibutuhkan untuk mengisi pelayanan di daerah.

Ia menilai, status paruh waktu pada dasarnya merupakan kebijakan antara untuk memastikan keberadaan tenaga PPPK sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Advertisement

“Karena kita sudah menjalani ini, maka ketika teman-temannya sudah kita nyatakan dibutuhkan, ya kenapa harus paruh waktu lagi?” kata Aulia, Rabu (23/9/2026).

Kepastian ini sangat krusial, terutama bagi tenaga teknis yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat. Di Kukar, kebutuhan pelayanan tidak hanya berada di pusat pemerintahan, tetapi juga harus menjangkau wilayah-wilayah terluar.

“Kami sangat menyambut baik kebijakan ini, memberikan kepastian status untuk kawan-kawan PPPK, utamanya teman-teman teknis yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita,” ujarnya.

Advertisement

“Sebagai bentuk pemerataan pelayanan kita sampai ke daerah-daerah terujung di Kabupaten Kutai Kartanegara, ya kita sangat menyambut baik,” sambung Aulia.

Kesepakatan pemerintah dan DPR RI tersebut sebelumnya disampaikan Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan sekitar 240 ribu guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes, dengan pelaksanaan mulai Januari 2027 dan dilakukan bertahap hingga 2029.

Kebijakan itu juga mendapat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebut tambahan anggaran Rp23 triliun untuk 2027 disiapkan, salah satunya untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat terdapat 231.246 guru yang berstatus PPPK paruh waktu berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Pemerintah kemudian membuka ruang penataan status tersebut menuju PPPK penuh waktu mulai 2027.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer