Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Utang Bankaltimtara Rp820 Miliar Lunas, Pemkab Kukar Tinggal Tuntaskan Administrasi

E
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melakukan akad pinjaman Rp820 Miliar dengan Bankaltimtara bulan Maret lalu (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri saat melakukan akad pinjaman Rp820 Miliar dengan Bankaltimtara bulan Maret lalu (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya menuntaskan pembayaran utang Rp820 miliar kepada Bankaltimtara. Per Rabu (23/9/2026), kewajiban tersebut disebut sudah lunas.

Kabar pelunasan itu disampaikan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri. Ia menyebut seluruh kewajiban telah dieksekusi dan kini tidak lagi menyisakan utang kepada Bankaltimtara dari pinjaman tersebut.

“Utang kita sudah kita eksekusi, sudah kita eksekusi, dan berita baiknya hari ini sudah habis. Sudah lepas,” kata Aulia.

Advertisement

Dengan pelunasan tersebut, Pemkab Kukar kini tinggal memastikan seluruh proses setelah pembayaran berjalan sesuai ketentuan, termasuk penyelesaian aspek administratif.

“Jadi tinggal ini ditatalaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Aulia menegaskan, penyelesaian utang tidak berhenti pada pembayaran secara substantif. Administrasi setelah pelunasan juga harus dituntaskan dengan benar agar seluruh proses pengelolaan kewajiban daerah tercatat dan berjalan sesuai aturan.

Advertisement

“Kita juga didampingi oleh pihak-pihak terkait, sehingga kita tidak mau hal yang substantif sudah kita laksanakan dengan baik, ini haruslah diikuti dengan hal yang sifatnya administratif. Itu harus dilakukan dengan baik dan benar,” jelasnya.

Pelunasan ini menjadi perkembangan terbaru dari kewajiban Rp820 miliar yang sebelumnya menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah Kukar sepanjang 2026.

Pinjaman tersebut disepakati Pemkab Kukar bersama Bankaltimtara pada Maret 2026 untuk membantu menutup kebutuhan arus kas daerah sekaligus memastikan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan proyek pembangunan tahun 2025 dapat diselesaikan.

Pembayarannya kemudian dilakukan bertahap. Pada awal September lalu, Sekda Kukar Sunggono menyebut realisasi pembayaran sudah mendekati 80 persen. Skema yang digunakan yakni menyisihkan sekitar 10–20 persen setiap kali Dana Bagi Hasil (DBH) diterima Pemkab Kukar untuk mencicil kewajiban tersebut.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer