Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kukar Bahas Maraton APBD Perubahan 2026, Utang Rp820 Miliar Dipastikan Diakomodasi

E
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co)
 Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan persetujuan APBD Perubahan 2026 paling lambat Rabu (30/9/2026). Setelah penyampaian nota keuangan dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I, Selasa (29/9/2026), pembahasan anggaran akan dilakukan secara maraton.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pembahasan dilakukan untuk menuntaskan rancangan perubahan anggaran sebelum batas waktu yang ditetapkan. Sejumlah masukan, kritik, dan pandangan fraksi akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah (Raperda).

“Memang mau tidak mau, paling lambat besok APBD Perubahan ini harus disetujui. Hari ini sudah disampaikan nota keuangan dan tentu kita akan melakukan pembahasan secara maraton agar bisa dituntaskan dan diselesaikan,” ujarnya.

Advertisement

Menurut Ahmad Yani, setelah penyampaian nota keuangan dan Raperda, pembahasan akan dilanjutkan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar. Persetujuan tetap bergantung pada kesepakatan anggota DPRD dan masing-masing fraksi.

“Kita juga mendengarkan pandangan-pandangan fraksi, masukan fraksi, dan kritikan fraksi yang tentu akan memperbaiki Raperda yang dimaksud,” katanya.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pinjaman pemerintah daerah sebesar Rp820 miliar. Ahmad Yani memastikan anggaran tersebut akan diakomodasi dalam APBD Perubahan.

Advertisement

“Kita pastikan itu akan kita akomodasi. Kita pastikan bahwa anggaran itu sudah dibelanjakan dan sudah disampaikan kepada yang berhak. Tentu kita pastikan bahwa itu menjadi bagian dari APBD Perubahan,” tegasnya.

Selain penyelesaian kewajiban tersebut, DPRD juga mendorong agar belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendapatan yang tersedia. Rasionalisasi dan koreksi anggaran, termasuk pembatasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), disebut sebagai bagian dari sinkronisasi dan optimalisasi anggaran.

Ahmad Yani berharap penyesuaian tersebut dapat mencegah munculnya utang baru pada tahun anggaran 2026.

“Kita akan membelanjakan sesuai dengan pendapatan yang ada,” ujarnya.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer