Nota Keuangan Perubahan APBD 2026 Disampaikan, Pendapatan Kukar Naik Jadi Rp6,8 Triliun

PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I DPRD Kukar, Selasa (29/9/2026).
Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp6,80 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp7,12 triliun. Penyampaian ini menjadi bagian dari tahapan akhir pembahasan Perubahan APBD 2026 sebelum memasuki rapat pembahasan dan kesepakatan bersama.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, pemerintah daerah bersyukur nota keuangan yang diajukan mendapat persetujuan dengan sejumlah catatan dari masing-masing fraksi DPRD.
“Yang pertama, kita bersyukur bahwa hari ini pembahasan Perubahan APBD 2026 sudah memasuki tahapan akhir. Tahapan setelah ini adalah rapat pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan,” ujarnya.
Sunggono menjelaskan, rancangan perubahan anggaran disusun dengan mempertimbangkan sejumlah kondisi yang memengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Dari sisi pendapatan, belum optimalnya penerimaan transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyusunan anggaran. Kondisi tersebut berkaitan dengan penyesuaian alokasi transfer ke daerah serta sejumlah regulasi pemerintah.
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp76,97 miliar menjadi Rp6,80 triliun. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp727,86 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp6,05 triliun.
Sementara itu, belanja daerah mengalami penurunan Rp94,17 miliar menjadi Rp7,12 triliun. Penyesuaian belanja dilakukan, antara lain, akibat pergeseran anggaran untuk menyelesaikan kewajiban pekerjaan tahun sebelumnya yang belum terbayarkan hingga akhir tahun anggaran.
Penyesuaian juga dilakukan terhadap sejumlah alokasi dana khusus, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, serta bantuan keuangan.
Sunggono menyebut keterbatasan ruang belanja daerah turut berpengaruh terhadap upaya mencapai target indikator makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




